Cari Untung dari Impor Beras

Cari Untung dari Impor Beras
panen padi. ©2012 Merdeka.com/imam buhori
KHAS | 29 Maret 2021 11:33 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - "Harga gabah itu yang menentukan tengkulak, petani tidak bisa. Mereka banyak alasan," ungkap Akhmad Toni Syaifuddin. Petani asal Desa Jombatan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ini mengaku sulit jual cepat jika tidak melalui tengkulak. Kebutuhan uang menjadi alasan utama kenapa para petani ini sangat ketergantungan.

Petani di sekitar Jombang, memang tidak memiliki ruang untuk menyimpan gabah. Di tengah musim hujan dari akhir tahun 2020, membuat mereka kebingungan. Mau tidak mau harga dijual pun rendah. Ditambah adanya wacana impor beras kala momen panen raya tiba. Harga gabah kepada tengkulak pun hanya sekitar Rp3.900 per kg. Jumlah itu turun sekitar Rp500 per kg dibanding tahun sebelumnya.

Peran tengkulak memang penting dalam distribusi. Tiap kilogram gabah dibeli dari petani, kemudian dijual kepada pihak ketiga. Dari situ gabah diolah menjadi beras dan dijual kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog.

Para petani di wilayah Jombang berharap pemerintah bisa langsung intervensi. Misalnya. 100 ha yang menghasilkan panen sekitar 700 ton sudah dikontrak. Sehingga sejak pemerintah memastikan bahwa membeli gabah langsung melalui kelompok tani.

"Tengkulak bisa memainkan harga karena petani tidak punya nilai tawar," ujar dia.

Untuk gabah per Maret 2021, diperkirakan mencapai 89.000 ton. Adapun yang belum dipanen 22.000 ton. Kalau musim panen ini selesai, Jombang diprediksi memiliki 160.000 ton.

Kepala Dinas Pertanian Jombang, Priadi, memprediksi kebutuhan beras masyarakat Jombang selama setahun dengan asumsi per orang itu 99 kg, hanya membutuhkan beras 125.000 ton. Artiny dalam satu musim panen ini Jombang sudah surplus beras 50.000 ton.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, stok beras di Jawa Timur akan surplus hingga akhir Mei 2021.

Surplus beras di Jatim ini terjadi karena sampai semester satu luas panen Jawa Timur dihitung asumsi sampai dengan April sebesar 974.189 hektare dengan asumsi produksi beras 3.053.994 ton.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah, menyebut angka ketersediaan beras yang disebutkan di atas masih belum dihitung tambahan luas panen Mei dan Juni. Dengan luas lahannya 295.118 ha dengan produksi 1.008.779 ton. Sehingga produksi beras Jawa Timur sampai dengan semester 1 adalah 1.911.180 ton.

Dengan data tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa warga masyarakat tak perlu khawatir dan cemas, karena stok pangan Jawa Timur aman dan dalam kondisi sangat cukup dan surplus.

Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras menimbulkan polemik dan penolakan dari sejumlah pihak. Lantaran dilakukan ketika sawah-sawah di tanah air sedang memasuki masa panen.

infografis stok beras

Alih-alih menuai cuan, rencana ini justru dikhawatirkan malah menyebabkan kerugian di kalangan petani akibat rendahnya harga gabah. Meskipun rencana impor ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi cadangan stok beras Bulog sebesar 1 sampai 1,5 juta.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengaku rencana tersebut sudah diputuskan sejak Desember 2020 lalu. Atau jauh sebelum dirinya menjabat Menteri Perdagangan. "Pada 23 Desember 2020, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet. Jadi, artinya ini di tingkat lebih atas dari ratas Menko," ungkap dia.

Rapat tersebut memutuskan bahwa Bulog untuk tahun 2021 itu mesti mempunyai cadangan/iron stock (beras). Salah satunya, cadangan Bulog tahun ini diperoleh dari pengadaan 500 ribu ton beras impor. "Jadi waktu saya datang, saya hanya menghitung jumlahnya," terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan penghitungannya, stok beras cadangan Bulog saat ini hanya tersedia sebanyak 800.000 ton. Di mana di dalamnya ada 270.000-300.000 ton dari stok tersebut merupakan beras hasil impor tahun 2018 silam. Namun, sebanyak 300 ribu beras sisa impor tersebut berpotensi mengalami penurunan mutu. "Artinya, Bulog hari ini bisa cadangannya di bawah 500 ribu ton," ucapnya.

Menilik Data BPS, terlihat bahwa indonesia rutin melakukan impor beras sejak tahun 2000-2019. Berikut kami sajikan data impor beras dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pada 2016 Indonesia mengimpor 1.283.178 ton beras dengan nilai USD 531,84 juta. Tiga negara yang paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 557.890 ton dengan nilai USD 243,13 juta. Vietnam sebanyak 535.557 ton dengan nilai USD 212,60 juta, dan Pakistan sebanyak 134.832 ton dengan nilai USD 49,12 juta.

Di Tahun 2017, Indonesia mengimpor 305.274 ton beras dengan nilai USD 143,64 juta. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 108.944 ton senilai USD 60,28 juta, Pakistan sebanyak 87.500 ton dengan nilai USD 34,79 juta, dan Myanmar sebanyak 57.475 ton senilai USD 19,54 juta.

Tahun 2018 Indonesia mengimpor 2.253.824 ton beras dengan nilai mencapai USD 1,037 miliar. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 795.600 ton dengan USD 386,53 juta, Vietnam sebanyak 767.180 ton dengan nilai USD 360,74 juta, dan India sebanyak 337.999 ton dengan nilai USD 139,15 juta.

Tahun 2019 Indonesia mengimpor 444.508 ton beras dengan nilai mencapai USD 184,25 juta. Tiga negara yang paling banyak memasok beras, yakni Pakistan sebanyak 182.564 ton dengan nilai USD 67,81 juta, Myanmar sebanyak 166.700 ton dengan nilai USD 56,28 juta, dan Thailand sebanyak 53.278 ton dengan nilai USD 38,56 juta.

Panen Petani Kurang Diserap

Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santoso menegaskan, rencana impor 1 juta ton beras tidak bijak karena dilakukan di saat panen raya atau saat Indonesia mengalami surplus beras. Jika impor benar-benar dilakukan, maka beras yang datang akan menambah stok beras yang sudah ada di dalam negeri. Dia pun menyanggah alasan bahwa impor beras dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

"Kalau alasan begitu, kenapa harus menyerap dari petani Thailand. Kok tidak menyerap dari petani Indonesia sendiri. Sekarang ini puncak musim panen," ungkap dia. Untuk bulan Maret, data dimiliki AB2TI sudah surplus 9,4 juta ton.

Andrea membantah jika ada pihak yang menyatakan bahwa impor harus dilakukan saat ini karena mewaspadai naiknya harga beras internasional. Sebab surplus produksi internasional di 2021 lebih tinggi dibandingkan surplus produksi beras internasional di tahun sebelumnya.

Dia bahkan mengungkapkan rencana impor beras yang dimunculkan pemerintah justru berpotensi mengganggu harga beras internasional. Apalagi Indonesia merupakan salah satu importir beras terbesar. Harga beras internasional juga tergantung apakah Indonesia ada rencana impor beras atau tidak.

"Jadi kalau pemerintah Indonesia memutuskan impor, biasanya harga beras internasional naik. Biasanya seperti itu. Karena memang pasar beras dunia kan sempit, tidak banyak. Salah satu importirnya kan Indonesia."

Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2021, luas panen padi mencapai 413,09 ribu hektar, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2021 diperkirakan seluas 4,45 juta hektar. Dengan demikian, total potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan subround Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar

Untuk produksi padi, pada Januari 2021 tercatat produksi padi sebesar 2,06 juta ton GKG, dan potensi produksi sepanjang Februari hingga April 2021 mencapai 23,31 juta ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada subround Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG, atau mengalami kenaikan sekitar 5,37 juta ton (26,88 persen) dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 19,99 juta ton GKG.

Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, pada Januari 2021, produksi beras tercatat sebesar 1,18 juta ton beras. Adapun potensi produksi beras sepanjang Februari hingga April 2021 sebesar 13,36 juta ton beras. Dengan demikian, potensi produksi beras pada subround Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama pada 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Membuat Masyarakat Curiga

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK mengatakan, jika berkaca pada kinerja produksi beras dalam negeri yang positif tersebut maka impor beras bukanlah hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Bahkan merugikan pelaku usaha pertanian dalam negeri. Terkait hal tersebut, dia meminta pemerintah memperbaiki data beras nasional.

"Ini kan lagi-lagi bicara soal data. Itu yang harus divalidkan. Mestinya kan enggak ada impor kalau panen raya," ungkapnya kepada Merdeka.com.

Jika impor beras dipaksakan maka kecurigaan masyarakat bahwa masih kuatnya mafia pangan mempengaruhi kebijakan pemerintah sulit dibantah. Dugaan adanya praktik berburu rente oleh rent seeker didasarkan pada adanya selisih harga beras di pasar dalam negeri dan internasional begitu tinggi yaitu sekitar Rp 2.400 per kilogram. Dengan jumlah impor beras mencapai 1 juta ton, maka nilai marginnya mencapai Rp 2,4 triliun.

Menurut Amin, setiap tahunnya kebijakan impor beras dilakukan pemerintah di saat panen raya. Ini sangat merugikan petani karena memaksa harga beras petani turun dibawah biaya produksi mereka. Jika petani terus diganggu dan dibikin rugi seperti itu, maka akan makin banyak petani yang alih profesi dan menjual lahannya. Jika kondisi ini terus terjadi, maka mimpi kemandirian pangan maupun swasembada pangan tidak akan pernah terwujud.

"Ya utopia saja. Jauh panggang dari api kan. Cuma indah di atas kertas. Ciptakan dong lahan pertanian. Ini bicaranya holistik dari hulu sampai hilir. Pemerintah kan punya segalanya. Kalau serius bisa," tegas dia.

Sementara itu, Andreas mengatakan, pihaknya mencatat anomali harga Gabah Kering Panen sejak September 2020 hingga Maret 2021. Berdasarkan hasil survei bulanan yang dilakukan AB2TI, harga GKP di tingkat usaha tani September 2020 sebesar Rp 4.800, Oktober 2020 sebesar Rp 4.564, November 2020 sebesar Rp 4.483, dan Desember 2020 menjadi Rp 4.263. Harga GKP sempat naik pada Januari 2021 Rp 4.600. Lalu kembali anjlok ke Rp 3.995 di Februari 2021. Harga GKP diperkirakan turun kembali turun di Maret 2021.

"Maret 2021 angka resmi belum dikeluarkan, tapi kira-kira Rp 3.600," urai dia.

Terkait fenomena ini, jelas dia, biasanya di akhir tahun harga gabah dan beras mengalami kenaikan hingga berpuncak di bulan Februari. Setelah masuk panen barulah harga berangsur turun. "Yang anomali kenapa dari Oktober sampai Januari turun terus. Biasanya naik terus. Ini jadi pertanyaan," ungkapnya.

Hal ini menunjukkan bahwa stok beras di masyarakat tinggi sehingga di pengepul tidak mau menyerap beras atau gabah dari petani. Bisa juga karena serapan gabah yang kecil. Serapan yang rendah tersebut menyebabkan jatuhnya harga gabah di tingkat petani.

Dia pun mengungkapkan bahwa rencana pemerintah untuk melakukan impor akan bisa saja dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menekan harga gabah maupun beras di level petani. Mulai dari tengkulak, pengepul, dan pengusaha besar. Kondisi ini tentu semakin menekan harga di tingkat usaha tani.

"Setiap pernyataan pejabat selalu memiliki dampak psikologi pasar. Walaupun berasnya belum ada tapi harganya sudah turun," kata dia.

Sebenarnya peran tengkulak maupun pengepul itu penting. Para petani tentu terbantu tiap penggilingan. Ditambah mereka menjembatani dari hasil panen ke konsumen.

Berbicara soal siapa saja yang bakal mengambil untung dari rencana impor beras, Andreas berpandangan bahwa tidak ada satupun pihak paling diuntungkan. Sebab pihak-pihak yang berkaitan dengan produksi beras dalam negeri bakal merugi. Mulai dari Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah, hingga petani. Namun yang paling dirugikan tetaplah petani.

Jika impor beras dilakukan saat panen rasa seperti sekarang maka 1 juta ton beras yang datang tersebut bisa jadi beban bagi Bulog. Tanpa adanya manajemen yang baik, beras yang sudah terlanjur masuk tersebut, akhirnya dibiarkan parkir di gudang.

"Kalau tidak tersalurkan akan terjadi disposal. Kalau disposal ya Perum Bulog. Bulog milik pemerintah. Ya pemerintah juga yang rugi," tegas dia.

Kalaupun 1 juta ton beras itu dipaksa untuk digelontorkan ke pasar maka akan menekan harga beras di tingkat konsumen. Imbasnya pedagang pun merugi. "Pedagang rugi, tapi kerugian dia, dia transfer ke petani. Yang selalu terjadi seperti itu," dia menjelaskan. (mdk/ang)

Baca juga:false
Waswas Wacana Impor Beras
Bos Bulog Soal Tak Impor Beras Sejak 2018: Kalau Ada Impor, Itu Swasta
Bos Bulog Budi Waseso Pastikan Stok Beras Aman Mencapai 1 Juta Ton
Pemerintah Diminta Batalkan MoU Impor Beras dengan Thailand dan Vietnam
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Impor Beras di Masa Panen

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami