Di balik 200 nama mubalig

Merdeka.com - Puasa baru masuk hari kedua. Pemerintah ingin ramadan tahun ini berjalan damai. Di saat kondisi negara tengah memanas. Baik secara keamanan dan politik. Kementerian Agama (Kemenag) justru dikritik. Lantaran mengeluarkan 200 nama mubalig. Sebagai rekomendasi bagi umat muslim. Dari jumlah itu banyak nama tenar masuk. Namun, ide ini menuai pro dan kontra. Membuat gaduh.

Usulan itu dituding memecah belah ulama. Sebab Kemenag dianggap tidak jelas dalam melakukan kualifikasi. Mereka langsung menggelontorkan 200 nama. Bahkan tidak melakukan konfirmasi kepada orang bersangkutan. Seperti diakui Ketua Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin.

Din mengaku sama sekali tak dikonfirmasi Kemenag. Dirinya cukup kecewa. Alasannya, dalam rilis tersebut dia hanya mampu menguasai bahasa Arab. Padahal Din mendapatkan gelar doktornya di University of California, Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat. "Saya tidak pernah dihubungi," kata Din dalam pesan singkatnya kepada kami, Jumat pekan lalu.

Bukan hanya Din Syamsuddin. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga merasakan hal serupa. Kaget. Begitu responnya pertama kali mengetahui namanya tercantum dalam daftar 200 mubalig. Tidak percaya bahwa dirinya masuk dalam radar sebagai mubalig rekomendasi pemerintah.

Dirinya merasa malu. Merasa tak layak. Sebagai kaum muda, dirinya merasa banyak ulama lebih pantas. Lantas mengajukan permohonan menolak masuk dalam daftar. Permintaan itu bahkan sampai direspon langsung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menanyakan sikap Dahnil. Pertanyaan itu disikapi Dahnil dengan alasan kuat. Dirinya merasa belum layak.

"Saya merasa enggak pantas," kata Dahnil kepada kami, Sabtu pekan lalu. "Banyak ustaz, mubalig, yang di luar 200 nama itu yang juga mempunyai kapasitas yang bahkan jauh lebih baik bila dibandingkan sama saya," dia menambahkan.

Din Syamsudin ©2015 merdeka.com/darmadi sasongko

Kemenag tak menampik bila disebut menimbulkan kegaduhan. Apalagi tak melakukan konfirmasi kepada sejumlah nama dirilis pada 18 Mei lalu itu. Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam hanya melakukan pendataan dari sejumlah masjid besar di DKI Jakarta. Hingga masjid milik tiap kantor perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki, bercerita awal mula merilis 200 nama mubalig. Cerita bermula saat pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Saat itu Kemenag mengaku banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat, DKM lingkungan kementerian, ormas dan para dai muda.

Mereka, kata Mastuki, mengaku resah ketika tempat ibadah disusupi politik. Efek Pilgub DKI kian terasa. Saat tersiar kabar ada masjid tak mau menyalatkan jenazah pendukung Basuki T Purnama, mantan calon gubernur DKI Jakarta. Berangkat dari kasus itu, Kemenag mengeluarkan sembilan seruan ceramah di rumah ibadah pada April tahun lalu.

Di situ Kemenag mengajak para penceramah agama tidak menggunakan rumah ibadah untuk sebagai tempat politik praktis bahkan sampai mengeluarkan pernyataan mengandung SARA. Seruan itu dianggap kurang. Sehingga para dai muda dan ormas masih menyampaikan kegelisahannya. Bukan secara resmi dalam bentuk surat. Melainkan secara personal antara para dai dengan pejabat di Kemenag.

Sekitar bulan Oktober dan November, Kemenag membuat pertemuan resmi dengan mengundang sejumlah pihak. Mulai dari pengurus DKM (takmir) masjid besar di Jakarta dan lingkungan pemerintah seperti Masjid Sunda Kelapa dan Masjid Istiqlal, ormas dan organisasi dai. Dalam forum tersebut menghasilkan permohonan kepada Kemenag untuk menyediakan daftar penceramah sebagai rekomendasi. Dan bisa diakses masyarakat secara umum.

"Ada permintaan masyarakat untuk bagaimana Kemenag menyediakan daftar penceramah yang bisa diakses, semata-mata hanya yang bisa diakses," kata Mastuki kepada kami, Sabtu pekan lalu.

Selain dari permintaan masyarakat Kemenag juga merasa perlu membuat data para mubalig. Sebab ada beberapa media televisi kerap meminta rujukan ulama untuk program televisi. Sebab dalam pengakuannya, pendampingan dari MUI merasa tidak efektif dan kerap kesulitan dalam meminta rekomendasi. Pada akhirnya, para produser akhirnya mencari sendiri tanpa berkonsultasi dengan MUI maupun Kemenag.

Memilih mubalig tanpa rekomendasi pun tak menjamin bebas dari kesalahan. Buktinya ada saja kasus mubalig atau penceramah di televisi melakukan kesalahan. Mulai dari salah ucap sampai kesalahan dalam menuliskan ayat Alquran. Hal ini lantas menjadi perhatian bagi Kemenag.

Dari dua masalah itu akhirnya Dirjen Bimas Islam memutuskan untuk mendata mubalig. Tujuannya agar bisa dijadikan rekomendasi untuk kepentingan umat. Dirjen Bimas Islam pun meminta kepada para takmir beberapa masjid besar di Jakarta dan berada di kantor pemerintahan. Seperti Masjid Sunda Kelapa milik pemerintah DKI Jakarta dan Masjid Istiqlal.

Permintaan kepada takmir masjid itu dimulai sejak akhir tahun 2017. Sifatnya masih informal. Berupa penyampaian secara lisan dan lewat sambungan telepon. Sehingga para nama terkumpul pun tak banyak. Paling banyak takmir mengumpulkan 15 nama mubalig.

Wakil Ketua Bidang Dakwah dan Peribadatan Masjid Sunda Kelapa, Faruk Rahman membenarkan mendapat surat dari Dirjen Bimas Islam. Surat dikirim lewat surat eletronik itu tertanggal 6 April 2018. Dalam surat itu, dia diminta mengirimkan sejumlah nama mubaligh biasa berdakwah di Masjid Sunda Kelapa. Dalam surat itu dia hanya diminta mengisi sebuah format untuk mendata nama mubalig rekomendasi.

"Ada 15 nama yang kami serahkan kepada Departemen Agama waktu itu," kata Faruk saat ditemui di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, pekan lalu.

Menurut Faruk, sebelumya DKM Sunda Kelapa sempat mendapatkan undangan dua kali dari Dirjen Bimas Islam. Undangan itu berupa workshop dengan peserta para takmir masjid di bawah naungan pemerintah. Namun, tak ada perwakilan dari Masjid Sunda Kelapa menghadiri undangan itu.

Hingga akhirnya surat permintaan daftar nama mubalig datang. Dia menyakini, datangnya surat tersebut merupakan hasil dari pertemuan yang tak sempat dia hadiri. Lantas pihaknya mengirimkan 15 nama mubalig. Dari 15 nama dikirim, enam di antaranya masuk dalam klasifikasi mubalig kelas internasional. Sebab dakwah para mubalig ini lintas negara, tak hanya di Indonesia. Mereka adalah Prof. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., Prof.Dr.H. MA. Abudinata, Prof. Dr. KH, Didin Hafidhuddin, MSc., KH. Dr. Muchlis M. Hanafi, MA., dan H. Ali Hasan Bahar, Lc, MA.

Data dikirim pun sebatas nama mubalig, jenjang pendidikan terakhir, keahlian bahasa dan nomor kontak mereka. Faruk juga tak melakukan konfirmasi kepada para mubalig sebelum menyodorkan kepada Kemenag.

Lain halnya dengan DKM Istiqlal. Kepala Protokoler Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengaku tak tahu bila ada undangan untuk menghadiri workshop diselenggarakan Kemenag. Sebab, berbagai undangan datang dari pemerintah ditujukan kepada pimpinan seperti Imam Besar Masjid Istiqlal. Dirinya hanya tahu Dirjen Bimas Islam sempat meminta daftar nama mubalig kerap mengisi acara di Masjid Istiqlal.

Buka puasa bersama di Masjid Istiqlal ©2018 Liputan6.com/Arya Manggala

Lewat surat resmi, pihaknya diminta untuk menyerahkan daftar penceramah selama tahun 2018. Tanpa mengetahui untuk kepentingan apa meminta daftar itu. Tugasnya hanya menuruti. Sebab Masjid Istiqlal di bawah tanggung jawab pemerintah.

"Kami di Masjid Istiqlal memang diminta untuk menulis mendaftar nama-nama yang mendapatkan jadwal ceramah atau khotbah di masjid Istiqlal selama setahun," kata Abu saat ditemui di kantornya pekan lalu. Namun, Abu tak ingat berapa jumlah nama mubalig diserahkan kepada Kemenag.

Sampai bulan April 2018, Dirjen Bimas Islam baru berhasil mengumpulkan sekitar 30 nama mubaligh. Jumlah ini dinilai terlalu sedikit untui dijadikan referensi untuk masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Barulah setelah pendataan, Kemenag bersurat kepada para DKM untuk meminta mengirimkan para nama mubalig biasa ceramah di tempatnya. Hingga menjelang bulan ramadan, sebanyak 236 nama mubalig akhirnya terkumpul.

Dari jumlah itu, Kemenag lantas menyaring menjadi 200 mubalig dan merilisnya pada hari 18 Mei 2018. Tak ada konfirmasi dilakukan Kemenag sebelum merilis 200 nama tersebut. Sebab mereka berkeyakinan nama mubalig ini merupakan hasil musyawarah.

Sementara itu, Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai wadah perkumpulan DKM masjid seluruh Indonesia mengaku tak tahu tentang proses pengumpulan data mubalig dilakukan Kemenag. DMI justru mengetahui setelah Kemenag merilis 200 nama mubalig rekomendasi pemerintah. "Kita enggak pernah dikasih tahu (prosesnya), dihubungi (Kemenag) saja tidak pernah," kata Sekjen DMI Imam Addaruquthni di Jakarta, Senin lalu.

Pihaknya justru mempertanyakan dari mana asal usul 200 nama dan dasarnya Kemenag merilis mubalig rekomendasi pemerintah. Dirinya pun segera mencari tahu. Bertanya kepada sejumlah rekannya masuk dalam daftar dari Kemenag. Dari pengakuan sejumlah rekannya, dia mengetahui bahwa mereka juga tak pernah dikonfirmasi pemerintah secara langsung. Bahkan rekannya di beberapa ormas seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah juga tak tahu. Padahal dari 200 nama tersebut di dominasi dari dua ormas terbesar di Indonesia tersebut.

"NU dan Muhammadiyah juga justru enggak tahu. Walaupun sebagian besar itu banyak dari sana," ujar dia.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengaku tak tahu soal Kemenag meminta data ulama kepada DKM dan ormas. Pihaknya bahkan tak menerima surat atau undangan dalam bentuk apapun terkait hal tersebut. "Saya belum dapat suratnya, belum dapat infonya, tapi kalo saya pribadi enggak tau siapa (saja) yang diundang,' kata Marsudi.

Lebih jauh, Marsudi menilai, 200 mubalig rekomendasi pemerintah itu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah ulama di seluruh Indonesia. Angka itu terlalu kecil. Dia menyebut, masjid di bawah organisai NU saja ada 800 ribu. Jumlah tersebut tentu tak sebanding. Maka itu dirinya tak heran keputusan Kemenag menuai pro dan kontra di masyarakat.

Pro dan kontra atas usulan Kemenag akhirnya ditengahi Majelis Ulama Indonesia. Di antara kegaduhan itu, MUI memanggil sejumlah pihak untuk duduk bersama. Mulai dari jajaran Kementerian Agama dan para ormas Islam untuk duduk bersama. Bertempat di Kantor MUI. Rapat pun diadakan.

Dalam pertemuan itu, Kemenag diminta memberikan penjelasan terkait 200 nama mubalig rekomendasi pemerintah. Perdebatan pun tak terhindarkan kala itu. Sebab banyak pihak tak setuju dengan adanya pendataan dilakukan Kemenag.

Seperti disuarakan Sekjen DMI Imam dengan membawa pesan dari Ketua DMI sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam rapat tersebut dia menyuarakan agar Kemenag mencabut 200 nama mubalig rekomendasi. Bila Kemenag ingin melakukan pendataan sebaiknya dalam bentuk arsip mubalig di Indonesia. Mengenai pendataan mubalig, hendaknya lewat masing-masing ormas membuat kartu anggota.

Tak hanya itu, dia juga menyampaikan pesan Jusuf Kalla agar jangan sampai ada regulasi semacam sertifikasi terhadap ulama. Bila berkenan, sebaiknya Kemenag hanya membuat kode etik bagi untuk mubalig. Sehingga masing-masing dai bisa mengembangkan harmonisasi pemahaman islam. "Jangan sampai antar umat islam saling mengkafirkan. Jangan sampau materi dai mengecam yang satu dan memuliakan yang lain. Kita mementingkan harmoni bangsa," ungkap Imam.

Dalam rapat tersebut Imam menyebut, Kemenag tidak banyak menjelaskan tentang landasan pihaknya merilis daftar tersebut. Kemenag berkukuh, rilis itu dikeluarkan setelah permintaan masyarakat akan rekomendasi ulama untuk berbagai kepentingan keagamaan. Mereka pun ngotot tetap melanjutkan pendataan dengan tujuan memberi informasi kepada masyarakat. Tentunya dengan berbagai catatan. Di antaranya melakukan pembaruan daftar nama mubalig secara berkala. Tak hanya itu, Kemenag bekerja sama dengan MUI untuk pengumpulan data mubalig dari masyarakat dan tiap ormas.

Nantinya tiap nama itu akan diserahkan kepada MUI untuk selanjutnya diverifikasi. Bila sudah tervalidasi Kemenag akan menginformasikan kepada masyarakat. "Kami mendata supaya bisa jadi rujukan masyarakat. Jadi MUI yang akan melakukan verifikasi kepada ormas tentang kebenaran data yang diterima Kemenag," ujar Mastuki.

Hingga kini Mastuki menyebutkan sudah ada 300 nama mubalig usulan dari masyarakat masuk ke Kemenag. Meski semula hanya bertujuan untuk mendata mubalig di Ibu Kota, Kemenag justru ingin ingin mencakup level nasional. Bahkan membuka secara luas kepada siapa saja ingin mengusulkan mubalig masuk dalam rekomendasi pemerintah.

Kadung jadi isu nasional, Kemenag berencana akan membuat data base dan direktori berbasis elektronik. Sehingga bisa diakses masyarakat di seluruh Indonesia. Namun hal itu baru sebatas wacana. Sebab, hingga saat ini masih fokus pada konsolidasi dengan berbagai pihak yang terkait.