Menteri ESDM

Janji Jonan tak bikin masyarakat terasing

KHAS | 18 Oktober 2016 08:00 Reporter : Muchlisa Choiriah

Merdeka.com - Tugas Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi berakhir. Menteri koordinator kemaritiman itu menyerahkan tongkat kepemimpinan di Kementerian ESDM kepada Ignasius Jonan, Senin (17/10).

Ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo memilih Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai menteri dan wakil menteri ESDM, tiga hari sebelumnya. Keputusan yang tentu saja mengejutkan Jonan.

Bagaimana tidak, dua bulan lalu, Jokowi mencopotnya dari kursi menteri perhubungan. Belum ada sejarahnya di Indonesia, sepengetahuan Jonan, orang dikeluarkan dari kabinet kemudian dimasukkan kembali oleh presiden yang sama.

Keterkejutannya bertambah ketika tahu dia akan diduetkan dengan Arcandra. Sosok yang dijagokan bakal mendapatkan jabatannya kembali sebagai menteri ESDM setelah Jokowi terpaksa menepikannya lantaran kasus kewarganegaraan ganda, pada 15 Agustus 2016.

"Saya berterima kasih kepada presiden karena telah memercayai saya untuk bertugas kembali," kata Jonan usai serah terima jabatan.

"Dan juga ke Pak Luhut yang terus menyemangati saya setelah tak lagi jadi menhub untuk harus terus bantu negara."

Jonan sadar bahwa dia tak memiliki kemampuan teknis untuk memimpin Kementerian ESDM. Makanya, secara berseloroh, dia mengatakan hanya punya satu modal dalam menjalankan tugas baru.

"Saya ini mantan menteri," candanya yang kemudian mengundang tawa tamu undangan.

Kendati demikian, Jonan meyakini bahwa energi dan sumber daya alam harus digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya. Untuk itu, dia sebisa mungkin bakal membuat kebijakan sesuai perkembangan zaman namun tak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu, dia menekankan pentingnya Kementerian ESDM menunjukkan karakternya sebagai lembaga teknis. Ini seperti keinginan Jonan pada Kementerian Perhubungan kala menjadi kepalanya.

"Di perhubungan itu kalau doktor transportasi nggak bisa mengoperasikan stasiun kereta api ditertawakan," katanya.

"Jadi, pejabat ESDM harus bisa menjalankan apa yang dikatakannya. Kalau hanya bicara, itu namanya kolomnis."

Jonan mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Antara lain, megaproyek pembangkit listrik 35 gigawatt, penurunan harga gas, memangkas cost recovery migas, pembangunan smelter, relaksasi kebijakan mineral dan batu bara, membabat pungutan liar, dan sebagainya.

"Dalam pembangunan proyek energi, saya melihatnya dari dulu tertutup. Masyarakat luar dijadikan alien," katanya.

"Sekarang, model enclave ini sudah ketinggalan. Masyarakat setempat harus terlibat dan mendapat benefitnya."

Sementara itu, Luhut meyakini duet Jonan dan Arcandra bisa menyelesaikan persoalan yang ada di sektor ESDM. Pensiunan Jenderal itu melihat Kementerian ESDM punya arah pengembangan energi yang jelas.

"Persoalannya tinggal bisa jalan dengan cepat atau tidak," katanya.

"Makanya, pejabat Kementerian ESDM jangan berpolitik. Harus mengedepankan kompetensi."

(mdk/yud)