Wawancara Ida Budhiarti (1)

Kecurangan selalu ada saban pemilu

Kecurangan selalu ada saban pemilu
Ida Budhiarti (merdeka.com/Islahuddin)
KHAS | 30 Maret 2012 10:54 Reporter : Mohamad Taufik

Merdeka.com - Selama ini, saban pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), entah tingkat daerah atau pusat, selalu diwarnai kecurangan yang berujung pada sengketa pemilu. Kasus-kasus pemilu yang disengketakan itu ramai dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mayoritas peserta pemilu menuding kecurangan itu karena ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Menurut Kacung Marijan, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, persoalan ini tergantung pada kapasitas dan integritas anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum). Misalnya anggota KPU dua periode sebelumnya. Saat itu kapasitas angota bagus, tapi problemnya di integritas. Ada yang masuk penjara. Nah, anggota KPU terpilih kemarin (periode 2012-2017), tidak ada yang masuk penjara, tapi kapasitasnya kurang. “Jadi menurut saya harus ada kombinasi antara kapasitas, penguasaan konseptual dan teknis, dan integritas orang,” katanya.

Menurut Ida Budhiati, anggota terpilih KPU Pusat yang akan dilantik April mendatang, potensi kecurangan dalam semua tingkatan pelaksanaan pemilu akan selalu timbul. Namun, bagaimana hal itu diantisipasi tergantung peraturan teknis yang digunakan. Alasannya, kata dia, itu terkait sistem pemilihan di lapangan. ”Salah satu faktor yang mencegah kecurangan adalah, pertama sistem pemilu sederhana,” kata dia.

Berikut penuturan Ida Budhiarti saat ditemui Muhammad Taufik dan Islahuddin dari merdeka.com di Hotel Le Meridian, Jakarta, Kamis (29/3):

KPU selalu jadi sasaran protes dan demo ketika terjadi sengketa pemilu. Bagaimana pendapat anda?

Saya tidak sepakat karena KPU sejatinya pelaksana undang-undang. Kalau ada problem di undang-undang, akan berindikasi di KPU. Nah, di sinilah ke depan, peran strategis KPU melengkapi problematika dalam undang-undang. Baik bersifat multitafsir, tidak singkron, tidak lengkap, atau mengundangkan peran strategis KPU sebagai regulator pemilu yang salah satu wewenangnya membuat peraturan teknis tentang pelaksanaan pemilu.

 

Apa kekurangan undang-undang pemilu itu?

Misalnya saja terkait calon perorangan. Jadi penyelenggaraan pemilu demokratis dan berkualitas mensyaratkan regulasi tidak diskriminatif. Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2008 masih ada pasal diskriminatif dan menimbulkan ketidakadilan. Kalau kita bicara calon perorangan, anggota Dewan Perwakilan Daerah disandingkan dengan calon perorangan calon kepala daerah.

DPD yang notabene mereka bekerja mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional, minimal dukungannya untuk satu kursi lima ribu suara saja, itu untuk provinsi di Pulau Jawa. Tapi pemilu kepala daerah, calon perorangan disarankan mencari dukungan empat persen dari jumlah penduduk, lebih dari 15 juta di satu daerah. Itu untuk provinsi di pulau Jawa.

Maksudnya?

Logikanya, kalau orang mau mendaftarkan diri tiketnya harus dikonfirmasi dulu. Kalau calon dari partai politik, untuk mengusung kepala daerah mereka hanya disyaratkan memiliki kursi 15 suara sah. Kalau calon perorangan harus memiliki tiket dukungan. Dukungan ini harus dikonfirmasi saat kita akan verifikasi hal itu, undang-undang tidak mengatur ruang bagi calon perorangan untuk melakukan perbaikan dukungan.

Jadi persolalan itu masih mendasar, undang-undang belum memihak calon perorangan. Ini yang dimaksud penyelenggaraan pemilu demokratis dan berkualitas. Semua kebutuhan dalam menjalankannya sudah ada, entah itu prodak hukum untuk peraturan dan aturan tersebut tidak diskriminatif, tidak melanggar aspek-aspek keadilan. Ini perlu menjadi catatan dan perbaikan.

Aturan sudah ada tapi kecurangan pemilu masih ada. Apa yang salah?

Potensi kecurangan dalam semua tingkatan pelaksanaan pemilu selalu ada. Namun, bagaimana hal itu kita antisipasi. Tergantung peraturan teknis yang digunakan, karena itu terkait sistem pemilihan saat di lapangan. Sistem pemilu itu sangat mempengaruhi tingkat kerumitan kalau bicara tentang proses dan hasil pemilu berintegritas.

Solusinya?

Salah satu faktor yang mencegah kecurangan adalah, pertama sistem pemilu sederhana. Kedua, kalau kami mengibaratkan diri sebagai panitia olimpiade, kami harus menyediakan wasit-wasit terpercaya. Ini bisa dibangun dan diwujudkan dengan cara, menyusun tata cara rekrutmen penyelenggara pemilu yang teruji dari aspek kemampuan, kapasitas, integritas, dan kemandirian.

Kemudian, partisipasi dari pemangku kepentingan untuk mengawal, mengevaluasi, dan melakukan monitoring terhadap kinerja penyelnggara pemilu itu juga perlu dioptimalkan. Saya kira itu problematik kalau kita bicara hal-hal terkait kecurangan.

Lalu apa maksud sistem pemilu sederhana?

Sederhana itu tidak berimplikasi kerumitan secara teknis. Misalnya, dari sisi jumlah peserta pemilu, kemudian besaran daerah pemilihan, varian daerah, dan alokasi kursi. Kemudian teknik atau metode penandaan surat, itu akan berimplikasi secara teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Bayangkan, misalnya peserta pemilu banyak, variannya banyak, jumlah daerah pemilihan juga banyak. Ini tentu berimplikasi kerumitan pada penyelenggara, juga kesulitan bagi pemilih, jadi bingung.

Artinya undang-undang harus direvisi?

Itukan harapan. Sekarang kami sudah menyampaikan dari aspek konseptual kepada pembuat undang-undang. Sekarang kita menunggu saja, itu kan wilayah politik, kompetensinya pada yang mengambil keputusan. Apapun keputusan pemangku kepentingan di tingkat pusat.

(mdk/fas)

TOPIK TERKAIT

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami