Ironi Demokrasi Indonesia (5)

Mayoritas dan minoritas harus sekelas

Mayoritas dan minoritas harus sekelas
Seorang penganut Ahmadiyah sedang salat di masjid di perkampungan komunitas Ahmadiyah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jamaah Ahmadiyah kerap menjadi korban kekerasan. (merdeka.com/Islahuddin)
KHAS | 14 November 2012 11:17 Reporter : Mohamad Taufik

Merdeka.com - Di negara lain, pemerintah boleh saja bangga menyebut Indonesia sebagai negara demokratis. Namun apa benar seperti itu? Menurut Usman Hamid, mantan Ketua Harian Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), demokrasi di Indonesia baru sebatas kulit dan badan luarnya saja, belum menyentuh roh dan jiwa.

“Demokrasi kita hanya untuk stabilitas investasi. Di mata negara lain mungkin Indonesia demokratis. Tetapi di dalam negeri kekerasan-kekerasan atas nama agama, suku dan lainnya masih terjadi,” kata dia ketika dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya kemarin.

Lalu bagaimana demokrasi Indonesia ke depan? Usman menegaskan pemerintah harus melindungi kelompok-kelompok minoritas dan menghapus segala kesewenangan kelompok mayoritas sehingga kekerasan tidak terjadi lagi.

Dodi Ambardi, pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, mengatakan pemerintah memiliki kewenangan memberikan opsi penyelesaian segala bentuk kekerasan. Misal untuk konflik horizontal, harusnya ada kebijakan konkrit, misalnya menyangkut sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat.

Masalah lain, soal hubungan antara buruh dan perusahaan. Selama ini, kata dia, persoalan itu menjadi bahan kampanye partai-partai politik sebab tidak ada penyelesaian jelas dari pemerintah. ”Saat kampanye bagi mereka adalah masa-masa pencarian selebritas, tidak ada yang mebahas agenda partai berangkat dari masalah dan kebijakan belum terselesaikan,” kata dia.

Menurut Sri Budi Eko Wardani, peneliti sekaligus Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, bila ingin melihat demokrasi berjalan sesuai jalur, pendidikan politik kepada rakyat harus dilakukan simultan. Misalnya memangkas segala hal menunjang krisis kesetaraan.

Selama ini partai politik jamak mengusung nama-nama orang tersohor, bisa artis, pengusaha, atau tokoh populer lain untuk menjadi anggota DPR. Sehingga mereka yang punya uang dan terkenal menang. Padahal kualitas demokrasi harus memberi peluang kepada siapapun, termasuk mereka yang tidak mungkin menang, misalnya kelompok miskin dan tani. “Harus diawali dengan regulasi, undang-undang politik untuk menjamin adanya itu. Ini mau tidak mau memang harus dilakukan untuk jangka panjang,” ujarnya.

Pemerintah dan partai politik harus meningkatkan kekuatan rakyat kecil agar naik, memiliki kemampuan tawar, sehingga bisa setara dengan mereka yang kaya atau memiliki nama. Partai politik, kata dia, harus mau mencalonkan kelompok minoritas. ”Sehingga kelompok kecil setara dengan mereka yang mayoritas," ujar Sri. (mdk/fas)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami