Politik di Mata Milenial

KHAS | 24 Desember 2018 07:00 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Deras dan cepatnya arus informasi lewat teknologi jadi keuntungan sendiri. Apalagi memasuki tahun politik. Banyak isu diotak-atik. Mulai dari pujian sampai kritik. Semua mudah dilakukan lewat media sosial. Sasaran empuknya adalah pemilih milenial.

Mesin partai politik bergerak. Membombardir dengan beragam konten kampanye. Bergerak cari massa melalui dunia maya. Anak muda di usia produktif diharapkan terpengaruh. Menjadi melek politik dan tergerak untuk mendukung.

Generasi milenial sudah paling paham soal media sosial. Mereka terdepan dan haus informasi. Lantas, bagaimana pandangan mereka soal politik? Merdeka.com menemui sejumlah milenial dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Mencari tahu sudut pandang mereka menjelang hajatan demokrasi di tahun depan.

Akhir pekan lalu kami berjalan di pemukiman padat bilangan Jakarta Pusat. Bertemu sekumpulan anak muda. Mereka tengah asyik duduk santai. Berbincang di pinggir jalan. Rata-rata mereka berusia 20-25 tahun. Dedi, salah seorang di antara mereka, terlihat paling dewasa. Sambil menikmati segelas kopi hitam, obrolan kami pun menyinggung soal tahun politik.

Mereka mengaku kurang tertarik pada politik. Bukan menjadi hal istimewa. Tak banyak mereka tahu tentang dunia ini. Apalagi terkait isu beredar belakangan. Mengetahui berita tentang politik pun cuma sekilas saja. "Kalau ada (berita) dibaca, kalau enggak ya udah. Cuma sekedar tahu," kata Dedi kepada kami.

Bahkan pekerja swasta ini tidak tahu jumlah partai politik peserta pemilu saat ini. Apalagi keinginan bergabung dengan partai politik. Jauh. Tak pernah terpikirkan. Dia tak memiliki minat untuk itu. Pria berusia 25 tahun ini merasa sudah nyaman dengan dengan dua hak favoritnya. Musik dan berpetualang.

Begitu pun dengan Elbara, teman Dedi. Dalam pikirannya, dunia politik di Indonesia jelang Pemilu 2019 selalu riuh isu negatif. Bahkan menganalogikan seperti politik seperti selokan. Hingga dia menyimpulkan, "Politik itu kotor".

"Kalau kali kotor ya ngapain nyemplung! Lihat aja dari atas, nontonin," ujar Elbara menambahkan.

Meski begitu, keduanya sepakat, menjadi seorang presiden tidaklah mudah. Banyak keahlian harus dimiliki untuk mengurus ratusan juta penduduk Indonesia. Kata Dedi, jangankan menjadi seorang presiden, jabatan setingkat ketua RT pun sangan sulit. Misalnya meminta warga kerja bakti. Tak semua warga keluar rumah saat diminta membersihkan lingkungan. Apalagi bila mengurus rakyat Indonesia.

Belum lagi segudang masalah Indonesia tak kunjung usai. Mulai dari lapangan pekerjaan, stabilitas ekonomi hingga infrastruktur. Keadilan infrastruktur masih belum merata. Semua terpusat di kota. Sementara wilayah pelosok Indonesia masih banyak yang belum dibangun.

Sebagai pendaki gunung dan petualang, dia sangat fokus dengan kerusakan alam akibat sampah. Itu temuannya dari pendakian beberapa waktu terakhir. Entah di gunung atau di kota, kata Dedi, kesadaran membuang sampah masih kurang. Maka dia dan teman-temannya sepakat mental vandalisme harus dihapus. Dengan begitu pelbagai hal lain akan ikut berubah jadi lebih baik.

Bosan Ribut-Ribut Politik

Kisah berbeda datang dari Irna Maulana. Mahasiswa Ekonomi di Jakarta Timur. Tegas dia katakan, dunia politik membosankan. Banyak intrik di dalamnya. Tak jarang langkah licik dan picik ditempuh demi mendapatkan jabatan. Apalagi di tahun politik ini, banyak berita negatif bertebaran. Saling menjatuhkan.

Padahal, sempat terbersit dalam benaknya untuk bergabung jadi bagian partai politik. Tepatnya lima tahun lalu saat Pemilu 2014. Waktu itu dia masih berstatus siswa SMK. Ketertarikan akan politik datang saat tetangga rumahnya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.

Saat masa kampanye, kata Irna, caleg itu banyak membantu orang tanpa pandang bulu. Semua dibantu meski dengan imbalan minta dipilih saat Pemilu. Melihat respon positif dari warga, Irna jadi terpacu jadi politisi. Namun sayangnya, caleg itu gagal. Sikap baik dan ramahnya hilang. Depresi lantaran gagal jadi anggota dewan. Sejak itu dia mengurungkan niatnya terjun ke dunia politik. "Sekarang udah enggak minat," kata Irna.

Deklarasi Kampanye Damai 2018 Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho

Gadis usia 21 tahun ini mendambakan sosok wakil rakyat atau pemimpin yang dekat dengan rakyat. Mengetahui semua keinginan dan kebutuhan rakyat. Meski dirinya menyadari hal itu mustahil terwujud. Apalagi untuk membangun Indonesia dengan luas sebesar ini. Tentu tidak mudah.

Dia tak bisa membayangkan kalau menjadi seorang presiden. Banyak menanggung beban. Utamanya terkait tentang ekonomi. Menjaga stabilitas perekonomian tentu bukan perkara gampang. Meski begitu, banyak hal harus segera dibenahi di Indonesia.

Masalah kesenjangan salah satunya. Kata Irna, bukan cuma kesenjangan ekonomi. Kesenjangan infrastruktur juga jadi perhatian. Sebab pembangunan masih terpusat di kota. Belum lagi utang Indonesia ke luar negeri terus bertambah. "Utangnya memang buat infrastruktur tapi besarnya utang tidak sepadan dengan apa yang dibangun," ucap dia.

Sebagai mahasiswa tingkat akhir, masalah lapangan pekerjaan ikut mengusiknya. Dia juga tengah 'dagdigdug' soal lapangan pekerjaan. Irna mengaku kecewa dengan pemerintah sekarang. Terutama soal klaim pemerintah menyebut banyak lowongan pekerjaan disediakan untuk anak bangsa. Namun, berembus kabar Indonesia tengah mendapat serbuan tenaga kerja asing. Perizinan TKA pun dibuat mudah.

"Jadi sama aja bohong. Ada lowongan kerja tapi sistemnya bikin kita enggak masuk ke perusahaan itu," ungkap dia.

Sikap apolitis masih menjadi terasa di milenial. Annisa Nurlatifah (25), mengaku bosan dengan perdebatan politik. Saling menyudutkan satu sama lain membuatnya jengah. Apalagi saat pesta demokrasi 5 tahunan ini. Publik terus menerus disuguhkan adu argumen. Baik dalam ruang diskusi maupun saling singgung lewat media. "Perdebatan itu seru tapi kalau terus-terusan ya bosen juga," kata Annisa.

Bosan menjadi penonton debat politik, membuat dia enggan jadi politisi. Sudah muak dan pusing melihat pelbagai pencitraan. Sikap ini jadi identitas kebanyakan milenial. Menyukai sesuatu praktis dan instan. Sehingga baginya, pemimpin era milenial haruslah melek teknologi dan tahu keinginan rakyat.

Milenial juga tak butuh janji manis. Mereka butuh bukti. Pembangunan Indonesia belum rata. Terpusat di kota saja. Sehingga jadi kepala negara tidaklah mudah. Melainkan tulus bekerja untuk melayani rakyat.

Dua perempuan muda tadi memang jengah dengan kondisi politik. Yudi justru berbeda. Dia melihat dunia politik sesuatu yang menarik untuk diikuti. Berbagai strategi dilancarkan demi satu tujuan. Memenangkan partai politik dengan seperangkat jabatan publik.

Produser radio ini mengaku pernah menjadi salah satu pendukung kandidat Pilpres. Sensasi membanggakan calon begitu dinikmati. Bahkan kerap sakit hati bila ada pihak yang menyudutkan. Tapi kini dia bukan lagi pendukung capres-cawapres. Memutuskan untuk tidak berpihak ke salah satu kandidat.

Dia sadar dukungannya dulu tak membuat hidupnya nyaman dan bergerak bebas. Meski begitu dia belum pernah terbersit untuk aktif di dunia politik. Sebab, hingga kini belum menemukan partai politik sesuai dengan ideologinya. Termasuk pemimpin di masa depan. Pemimpin idolanya sejak dulu adalah almarhum Presiden ke-4 Gus Dur.

Di tengah tahun politik ini, sebagai milenial Yudi menginginkan sosok pemimpin 'zaman now'. Pemimpin yang bisa memahami keinginan rakyat sepenuhnya. Memenuhi hak kaum marjinal juga tak luput dari perhatiannya. Sebab dia menyadari betul kelompok minoritas suka terabaikan.

"Dia juga harus masuk ke semua lingkungan. Enggak malu gabung sama anak jalanan, punk dan lain-lain," tutur Yudi.

Memperbaiki Indonesia di masa depan memang bukan sekedar tugas pemimpin. Rakyat juga harus mendukung. Dengan pelbagai cara. Kondisi ini disadari para milenial. Termasuk Yudi. Menurutnya, riuh di jagat media sosial memang seru. Namun, terkadang tidak sesuai dengan dunia nyata. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya memiliki segudang cita dan giat berusaha.

(mdk/ang)