Politik Dinasti Rawan Manipulasi Demokrasi

Politik Dinasti Rawan Manipulasi Demokrasi
Gibran dan Bobby. ©2019 Merdeka.com
KHAS | 30 Desember 2019 09:55 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - "Membangun politik dinasti? Tidak ada sama sekali," ucap Siti Nur Azizah menampik istilah memanfaatkan jabatan Ma'ruf Amin sebagai ayah sekaligus wakil presiden. Bagi Azizah niat maju dalam Pilkada Tangerang Selatan merupakan panggilan jiwa dengan dorongan orang sekitar.

Usaha menjadi calon wali kota masih dalam tahap penjajakan politik. Abah, sapaan kepada Ma'ruf Amin, diakuinya tidak pernah ikut campur. Justru sempat kaget mendengar rencananya mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil demi maju Pilkada Serentak 2020.

Sudah sejak selesai Pilpres 2019 dirinya memantapkan niat. Baru pada November lalu, Azizah resmi mengundurkan diri sebagai Kepala Bina Masyarakat islam Kementerian Agama. Langkah itu diambil agar tidak ada cap negatif ke depan. "Padahal kalau cuti pun bisa," ujarnya.

siti nur azizah
Siti Nur Azizah, bakal calon wali kota Tangsel dan putri Wapres Ma'ruf Amin ©2019 Merdeka.com

Menyandang status anak wakil presiden, Azizah semakin sering keliling bertemu masyarakat. Sehari lebih kurang 2-3 titik. Dia menyebut dengan istilah 'Ngampung'. Karena selama ini dia melihat banyak potensi bisa dikembangkan dari wilayah perkampungan di Tangerang Selatan. Walau dirinya menyadari bahwa ketimpangan masih sangat kentara di wilayah tersebut.

Azizah merasa keinginannya untuk maju Pilkada tidak merasa ajang ajimumpung. Dia menegaskan maju sebagai wali kota hanya untuk majukan masyarakat. "Saya meyakini saya meyakini sesuatu yang saya niatkan baik dengan langkah-langkah saya yang baik ya, dan saya wujudkan untuk kemaslahatan banyak orang. Ya saya bismillah. Yakin saya," kata Azizah.

Pada Pilkada Serentak 2020, keluarga pejabat di Indonesia mulai mengincar posisi kepala daerah. Mereka berlomba-lomba ingin jadi pemimpin mengikuti jejak orang tua. Fenomena ini justru menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa ada upaya untuk membangun dinasti politik.

Politik dinasti tingkat kepala daerah memang bukan hal baru di Indonesia. Banten contohnya, pernah dipimpin Ratu Atut Chosiyah. Kemudian banyak keluarganya mulai ikut memimpin. Salah satunya adik ipar atut, yakni Airin Rachmi Diany yang kini menjabat Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode.

Meski kini Atut sedang menjalani hukuman akibat kasus korupsi alat kesehatan, keluarganya masih memimpin Banten. Anak kandung Atut, Andika Hazrumy, sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim.

Politik dinasti lainnya juga terjadi di Bangkalan, Madura. Kala itu, Fuad Amin menjabat sebagai Bupati selama dua periode. Kemudian digantikan anaknya Maknum Ibnu Fuad. Setelah anaknya menjabat sebagai Bupati, Fuad menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan hingga akhirnya ditangkap KPK karena kasus suap gas. Saking kuatnya di Bangkalan, Fuad mendapat julukan 'kanjeng'.

Di Jawa Barat ada Dedi Mulyadi. Dia yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ketika masa jabatannya habis dedi mencoba peruntungan di tingkat Gubernur Jawa Barat dan istri Dedi mengikuti pemilihan Bupati Purwakarta hingga berhasil menang dan menggantikan posisi suaminya. Sedangkan Dedi gagal di Jawa Barat dia akhirnya memilih untuk menjadi Anggota DPR.

Saat ini ada beberapa anak pejabat yang diketahui mengincar posisi kepala daerah dalam Pilkada 2020. Sebut saja Hanindhito Himawan Pramana. Anak dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung ini mengincar posisi pimpinan di Kabupaten Kediri.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, memandang dinasti politik adalah saat ada upaya untuk mengisi jabatan dengan anggota keluarga lalu mengabaikan proses rekrutmen dan kaderisasi sesuai asa demokrasi di partai.

"Politik dinasti lebih cocok dilekatkan pada pengisian kekuasaan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mengesampingkan praktik-praktik yang mengutamakan kaderisasi, kapasitas dan kompetensi dalam kepemimpinan politik," kata Titi pada merdeka.com, Selasa pekan lalu.

Titi menjelaskan, ada beberapa faktor menyebabkan seseorang membentuk politik dinasti. Di antaranya kepemilikan modal tinggi di partai hingga keinginan untuk terus berkuasa. Sehingga motivasi berkuasa untuk terus berkuasa itu menjadi latar dinasti politik.

Politik dinasti di Indonesia dalam era reformasi, kata Titi, tidak akan terlihat secara terang-terangan. Kondisi ini lebih dikemas sedemikian rupa, seolah-olah melalui proses demokrasi padahal semuanya sudah sengaja disiapkan agar memanipulasi masyarakat. "Padahal demokrasi prosedural itu hanya kamuflase saja."

Baca Selanjutnya: Jokowi Bangun Dinasti...

Halaman

(mdk/ang)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami