Q&A: Menyorot Proyek Reklamasi Ancol

Q&A: Menyorot Proyek Reklamasi Ancol
KHAS | 17 Juli 2020 10:06 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Proyek reklamasi Ancol menjadi sorotan publik Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diserbu setelah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan pengembangan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dituding ingkar janji ketika kampanye Pilgub DKI 2017.

Apa tujuan reklamasi Ancol?

Reklamasi berarti perluasan lahan. Dalam proyek ini, Pemprov DKI Jakarta memberi izin perluasan daratan Dunia Fantasi (Dufan) dan Ancol hingga 155 hektare.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengklaim reklamasi Ancol bertujuan baik bagi kepentingan rakyat. Bahkan disebut menjadi salah satu media penanganan banjir Jakarta. Apalagi tanah untuk reklamasi Ancol berasal dari kerukan 13 sungai dan lebih dari 30 waduk di Jakarta dan sekitarnya.

Menurut dia, keluarnya Kepgub untuk memanfaatkan lahan yang sudah dikerjakan selama 11 tahun dan sama sekali tidak mengingkari janji. Justru kepastian hukum ini menjadi pelengkap bahwa Pemprov DKI mengedepankan kepentingan umum, ketentuan hukum dan keadilan sosial.

Mengapa reklamasi Ancol disebut proyek warisan dan cacat hukum?

Perdebatan reklamasi terhadap kawasan Ancol menjadi ramai karena sosok Anies yang dianggap kontra dengan aktivitas reklamasi. Sekretaris Daerah DKI Saefullah justru menyebut bahwa rencana reklamasi Ancol merupakan warisan Gubernur DKI Fauzi Bowo pada 13 April 2009.

Dalam Kepgub tersebut dijelaskan perluasan kawasan Ancol memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Ini sesuai peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini

Terbitnya Kepgub Nomor 237 Tahun 2020 menjadi pertanyaan banyak pihak. Termasuk mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia melihat tidak ada perbedaan antara reklamasi Ancol dengan reklamasi 17 pulau yang sempat dikerjakan yang sebagian besar izinnya dihentikan.

Ahok merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang. Jika Perda tersebut belum diubah maka rencana reklamasi Ancol berpotensi menjadi cacat hukum. Bahkan dalam Kepgub yang dikeluarkan Anies untuk reklamasi Ancol tidak ada kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi untuk menanggulangi banjir Jakarta.

Dari keseluruhan isi Kepgub untuk reklamasi Ancol, Ahok menilai Anies inkonsistensi terkait reklamasi. Padahal sebelumnya mencabut izin reklamasi teluk Jakarta yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan Perda DKI nomor 8 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) juga melihat proyek reklamasi Ancol sesuai Keputusan Gubernur nomor 237 Tahun 2020 tidak memiliki payung hukum. Dikarenakan proyek tersebut tidak terdapat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemprov DKI Jakarta.

Jika dilihat dari perspektif hukum pesisir dan laut, merujuk kepada Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014, proyek reklamasi Ancol tidak sesuai dengan aturan yang mengatur ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil ini.

Baca Selanjutnya: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan...

Halaman

(mdk/ang)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami