Salah kaprah otonomi daerah

KHAS | 12 Juni 2013 10:02 Reporter : Islahudin

Merdeka.com - Berita korupsi saat ini seperti tiada henti. Lebih-lebih penanganan kasus melibatkan kepala daerah jumlahnya sudah mencapai 34 bersifat putusan tetap (in kracht) dalam catatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan peran otonomi daerah saat ini seperti pisau bermata dua, bisa merusak dan membabat korupsi itu sendiri. Namun makin meningkatnya kepala daerah terlibat rasuah lantaran ada perbedaan aturan antara pusat dan daerah.

Selain itu, menurut Zainal, korupsi juga terjadi karena biaya tinggi untuk pemilihan kepala daerah. Dengan kewenangan begitu luas digunakan untuk mencari dana buat ikut pemilihan lagi. Kalau dikatakan akibat otonomi daerah, bisa iya, bisa tidak. Penyebab lainnya karena gagalnya penegakan hukum di daerah. Adanya unsur permainan hukum, itu pemicu," kata Zainal saat dihubungi merdeka.com kemarin melalui telepon selulernya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan otonomi daerah saat ini sudah mencapai desentralisasi radikal. Dia menyayangkan pengawasan daerah hanya berpusat dalam Kementerian Dalam Negeri dan tidak dialihkan kepada gubernur.

Bahkan Robert menilai dengan otonomi daerah saat ini peran gubernur seperti pengangguran karena kebijakan daerah dipegang langsung oleh bupati dan wali kota. Mereka berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Ketika seseorang jadi gubernur dia sudah mengalami disfungsi. Jabatannya mentereng tapi kewenangannya lebih rendah dari bupati atau wali kota," ujarnya saat dihubungi secara terpisah. Meski begitu, banyak orang masih ngotot mengejar jabatan itu lantaran uangnya banyak namun kerjanya sedikit. Robert mencontohkan pemerintah pusat mengalokasikan Rp 2,2 triliun saban tahun buat provinsi kategori miskin setiap tahun.

Robert berharap untuk mengurangi korupsi kepala daerah, pemerintah pusat membagi kewenangannya kepada gubernur buat mengawasi bupati dan wali kota di bawahnya. Dia mencontohkan sejak 2010 presiden langsung mengawasi semua peraturan daerah soal pajak dan retribusi. "Sejak di tangan presiden, nyaris tidak ada perda dibatalkan, tidak terurus. Pembatalannya cukup di gubernur, jangan di Jakarta lagi."

(mdk/fas)

BERI KOMENTAR
Join Merdeka.com