Wawancara Yusril (1)

Saya bisa menjadi menteri di negara lain

KHAS | 6 April 2012 10:43 Reporter : Mohamad Taufik

Merdeka.com - Pemerintah akhirnya mengurungkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April 2012. Hal itu sesuai hasil pemungutan suara anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam sidang paripurna Jumat malam pekan lalu. Namun, dewan menyetujui penambahan Pasal 7 ayat 6a APBN Perubahan yang menyatakan pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam enam bulan.

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra langsung mengajukan uji materi Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan tahun 2012, Pasal 7 ayat 6a itu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, amandemen pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum.

”Berapa akan dinaikkan, kenapa dinaikkan, kapan dinaikkan, kapan diturunkan itu tidak pasti. Akibatnya setiap pengguna BBM bersubsidi, tukang ojek, sopir angkot, taksi, tukang gorengan, dan pemilik warung, termasuk ibu rumah tangga, sekarang mengalami ketidakpastian," kata dia.

Yusril menjelaskan ayat itu akan memberikan kewenangan kepada pemerintah tanpa persetujuan DPR untuk menyesuaikan harga BBM jika ada kenaikan atau penurunan 15 persen dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama enam bulan. Rupanya langkah Yusril itu langsung menuai sorotan. Ada yang mendukung, ada pula yang tidak.

Berikut penjelasan Yusril saat ditemui Muhammad Taufik dan Islahuddin dari merdeka.com di kantornya, IHZA & IHZA Law Firm, Jakarta, Rabu (4/4) malam:

Apa alasan Anda mengajukan uji materi UU APBN-P Tahun 2012, pasal 7 ayat 6a?

Sebenarnya APBNP itu diatur dalam undang-undang, karena undang-undang bisa diuji di MK. Baik diuji dalam bentuk formil maupun materil. Kalau formil itu apakah pembentukan undang-undang itu telah memenuhi prosedur dan syarat pembentukan. Kalau uji materil, apakah norma dalam undang-undang tersebut sesuai atau tidak dengan norma Undang-undang Dasar 1945.

Siapa yang bisa mengajukan perkara untuk menguji undang-undang kepada mahkamah konstitusi. Pada dasarnya disebutkan ada empat pihak, warga negara Indonesia, badan hukum, masyarakat adat sepanjang masih ada, lembaga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlaku normal sebuah undang-undang. Dalam Undang-undang Dasar itu, hak asasi manusia ada hak warga negara lengkap dengan uraiannya. Kalau itu dilanggar dengan berlakunya undang-undang baru, mereka berhak mengajukan perkara ke mahkamah konstitusi dan itu disebut legal standing (alasan hukum).

Amandemen dari UU APBNP 2012 dengan memasukkan pasal 7 ayat 6a itu membawa dampak luas kepada setiap orang. Siapa saja di negara ini, khususnya mereka yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pertama setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum adil. Pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak mendapatkan kehidupan sejahtera lahir dan batin. Sekarang dengan masuknya ayat 6a itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Berlakunya ayat 6a itu menimbulkan problem dalam hal kesejahteraan orang.

Dalam pengajuan perkara, Anda sebagai advokat atau mewakili siapa?

Sebenarnya banyak orang memohon dan mereka memberikan surat kuasa karena kalau advokat itu riil, kalau politisi itu main klaim. LSM juga demikian, mengatasnamakan masyarakat, rakyat, advokat tidak bisa. Advokat harus tunjukkan pada pengadilan, saya mewakili 300 orang. Ini surat kuasanya dan datanya riil. Saya tidak bisa mengatasnamakan orang yang tidak memberikan kuasa kepada saya.

Siapa yang memberikan kuasa?

Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, banyak sekali. Ada juga kawan-kawan pergerakan yang membuka posko di kantornya masing-masing. Setiap orang yang ingin menggugat diminta KTP-nya untuk difoto kopi, diberikan formulir, dan tandatangani untuk diteruskan surat kuasanya. Saya tidak bisa sebutkan namanya satu demi satu, mulai dari tukang becak, tukang ojek, penjual gorengan, saya tidak hafal. Nanti akan saya bacakan di pengadilan untuk diperiksa.

Kapan mereka memberi kuasa itu?

Sejak kita mulai ngomong-ngomong kemarin itu, kemudian banyak sharing. Di email (surat elektronik) banyak yang mengirimkan surat kuasa dan macam-macam, hingga sekarang saya tidak tahu berapa. Kalau mau diketahui, nanti saat sidangnya akan dimulai

Anda paling sering mengajukan uji materi ke MK dan rata-rata menang semua. Apakah itu Anda lakukan karena sakit hati terhadap pemerintahan?

Itu tafsiran orang. Saya tidak bisa mengomentari tafsir itu. Kalau saya balikin tanya, sakit hatinya di mana (dibarengi tawa). Apakah pemerintah yang suatu hari menyatakan saya tersangka, tidak bisa membuktikan itu. Makanya yang sakit hati itu siapa? (seraya tertawa).

Tentang rumor Anda dimata-matai?

Kalau itu saya urus belakangan saja. Itu rumor yang dikeluarkan WikiLeaks, tidak masalah dan kabar itu secara politik lebih menguntungkan saya. oleh WikiLeaks, saya disebut menteri paling senior dalam kabinet. Memang iya, Mensesneg dalam struktur kabinet itu nomor satu namanya. Memang menteri paling senior, kok dimata-matai, ada apa? Itu jadi pertanyaan.

Kenapa jadi sakit hati, itu pertanyaan orang sangat awam sekali. Saya sering di blog dan di mana-mana ditanyai seperti itu, sudah saya jawab. Apalagi yang mengomentari beritanya detikcom, enggak mencerdaskan orang. Jadi jika ini dibilang sakit hati, bagi saya persoalan ini lebih besar dari pada itu.  Kalau persoalan pribadi saya sakit hati karena apa? Any time saya bisa menjadi warga negara lain, bahkan bisa menjadi menteri di sana juga. Tapi saya enggak mau.

Biodata

Nama                          : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Tempat dan tgl lahir   : Belitung, 5 Februari 1956

Agama                         : Islam

Profesi                         : Advokat dan politikus

Warganegara              : Indonesia

Pendidikan

•          Pendidikan S-1 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI diselesaikan pada 1983 dan jurusan Filsafat Fakultas Sastra UI, selesai pada 1982

•          Pendidikan S2-nya dari Graduate School of Humanities and Social Science, Universitas Punjab (India) pada 1984.

•          Sementara S-3 diperoleh dari Institute of Post Graduate Studies, Universitas Sains Malaysia pada 1993

Pengalaman akademis

•          Staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

•          Staf pengajar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Depkeh (1983)

•          Staf pengajar di Program Pascasarjana UI dan UMJ serta pengajar Fakultas Hukum UI

Pengalaman organisasi

•          Wakil Ketua Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (1981-1982)

•          Anggota DPP Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1996-2000)

•          Ketua pengkajian hukum merangkap wakil ketua Dewan Pakar ICMI wilayah DKI Jakarta (1996-2000)

Riwayat jabatan politik

•          Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dari tahun 1998 hingga 2005

•          Mahendra telah tiga kali menempati jabatan sebagai seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia; Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (26 Agustus 2000-7 Februari 2001), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001-2004) dan terakhir Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (20 Oktober 2004-2007).

 

 

 

 

 

 

               

(mdk/fas)