Wawancara Yusril (3)

Saya paham masalah minyak

KHAS | 6 April 2012 14:04 Reporter : Mohamad Taufik

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam satu hari menerima tiga berkas permohonan pengujian Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012. Meski berbeda pemohon, harapan mereka sama, yakni MK membatalkan Pasal 7 ayat 6a beleid itu.

Salah satu pemohon adalah Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Dia menilai secara formil pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN-P 2012 yang menyatakan pemerintah dapat menaikkan harga bahan bakar minyak (BMM) bila terdapat kenaikan 15 persen dalam harga rata-rata Indonesia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Apalagi secara materil, pasal itu bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Sebelumnya, Adi Partogi Singal Simbolon dan kuasa hukumnya, Habiburokhman, dari Serikat Pengacara Rakyat (SPR) juga mengajukan permohonan uji materi ke MK. Dia menilai aturan itu melanggar putusan MK pada 2004 yang membatalkan pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas.

Berikut penjelasan Yusril saat ditemui Muhammad Taufik dan Islahuddin dari merdeka.com di kantornya, Rabu (4/4) malam:

Sebenarnya Anda menolak atau mendukung kenaikan harga BBM?

(Tertawa) Saya mengajukan uji materi ke MK berarti kan jelas

Apakah tidak ada opsi lain selain menaikkan harga BBM?

Sebenarnya ini bukan ilmu saya, tapi wilayah ekonomi. Setiap orang menjadi presiden akan menghadapi masalah subsidi BBM dan utang luar negeri. Sebenarnya,zaman Pak Harto, APBN itu dua pola, migas dan non migas. Sekarang pemerintah mencari pola baru sepertinya, pajak dan non pajak karena sebagian besar pendapatan negara bukan dari migas, tapi dari pajak, 50 persen.

Sejak kapan?

Mulai 2001, ketika tidak dapat lagi berharap masalah minyak. Saya bekas komisaris Pertamina, jangan dikira saya tidak tahu tentang minyak. Komisaris itu menyetujui kebijakan direksi saat direksi mengajukan kita dukung apa tidak. Kalau kita bilang tidak, direksi tidak bisa apa-apa. Jadi jangan dikira produksi minyak kita zaman Pak Harto sampai satu setengah juta barel per hari. Tahun 2001 itu 840 ribu barel per hari, sementara konsumsi dalam negeri itu tinggi. Minyak kita tinggi kualitasnya, biasanya dipakai untuk aftur. Sedangkan untuk bensin, solar, itu kualitas minyak rendah. Kalau kita proses di Balongan dan di mana-mana, kita rugi. Makanya kita jual.

Kita impor minyak dari Iran, (Arab) Saudi, atau Nigeria yang kualitasnya lebih rendah, kemudian kita proses untuk jadi BBM. Sebenarnya kita dulu anggota APEC, sekarang masih, tapi kita tidak begitu aktif. APEC tidak begitu efektif sebagai perkumpulan. Jadi sebenarnya kebutuhan kita itu sudah lebih setengah, artinya kalau kita tidak ada peningkatan produksi minyak, masih pada 900 ribu barel, kita sudah bukan lagi eksportir, namun kita menjadi importir. Apalagi minyak yang disubsidi itu 40 juta kiloliter dan itu membengkak terus. Ini karena jumlah penduduk terus meningkat dan sistem transportasi tidak pernah terpecahkan hingga saat ini.

Bagaimana pengalaman Anda saat uji materi UU Migas zaman Megawati?

Amir (Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin) sedang belajar sama Denny Indrayana (dibarengi tertawa). Tadi malam saya olok-olok. Saya sebagai menteri hukum dan HAM saat itu tentu diperintahkan menjawab itu. Kemudian kita jawab. Kebijakan kita waktu itu seperti ini dan bukan saya yang menyusun undang-undang itu. Yang menyusun undang-undang itu, menteri bernama Susilo Bambang Yudhoyono. Di tengah jalan kemudian diambil alih oleh Purnomo Yusgiantoro, jadilah undang-undang itu. Ketika diuji, saya enggak datang. Seingat saya sama Yakob Nuwawea. Jadi kemudian digugurkan, ya kita taat pada keputusan MK. Dan itu cerminan dari demokrasi.

Ini sepertinya ingin mengatakan, Anda teriak-teriak ini sebelumnya Anda begini. Sebelumnya jangan lupa, pada 2001, Menteri Pertambangan saat itu SBY dan menteri keuangannya Boediono. Memojokkan saya, kalau saya pojokkan dia terbalik-balik. Zamannya Megawati itu sudah dibatalkan. Kita kemudian taat pada keputusannya MK. Kalau itu sudah konsekuensi orang, andai kata Amir ini, besok saya uji kitab UU hukum pidana, nanti Presiden kasih kuasa ke Amir. Saya bilang, eh Mir, mestinya emangnya ente ini Hindia Belanda. Ini yang bikin Belanda, berarti Belanda yang mempertahankan. Pusing dia kalo saya ngomong gitu.

 

 

 

 

 

 

               

(mdk/fas)