Wawancara Khusus Prof Wiku

Tim Pakar Gugus Tugas: Masyarakat yang Jadikan Rapid Test Sebagai Bisnis

Tim Pakar Gugus Tugas: Masyarakat yang Jadikan Rapid Test Sebagai Bisnis
KHAS | 1 Juli 2020 08:01 Reporter : Rifa Yusya Adilah

Merdeka.com - Hadirnya regulasi terkait rapid test dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, menjadi sebuah fenomena bisnis tersendiri. Banyak masyarakat mulai melakukan test mandiri. Melalui rumah sakit non rujukan mau membeli alatnya sendiri.

Pemerintah harus diakui belum mampu membiayai seluruh rakyatnya untuk melakukan rapid test gratis. Justru regulasi tim Gugus Tugas dalam surat Nomor 9 Tahun 2020, menyarankan para penumpang pesawat melakukan rapid test sebelum terbang.

Akibat kebijakan itu, banyak masyarakat terbebani. Belakangan langkah itu juga diserap banyak perusahaan maupun instansi pemerintah. Tidak menutup kemungkinan tidak semua mampu menjalani rapid test lantaran harganya cukup selangit.

Berikut wawancara Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dengan jurnalis merdeka.com Rifa Yusya Adilah, terkait kebijakan rapid test pada Sabtu pekan lalu:

1 dari 3 halaman

ketua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan covid 19 wiku adisasmito

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito ©2020 Merdeka.com

Bisa dijelaskan alasan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 memberikan persyaratan rapid test bagi masyarakat ketika bepergian ke luar kota menggunakan transportasi publik?

Karena untuk memastikan orang pelaku perjalanan itu betul-betul sehat. Kalau dia tidak sehat, misalnya pelaku perjalanan itu anggap saja dari satu daerah ke daerah yang lain, satu wilayah ke wilayah lain, satu pulau ke pulau lain, gampangnya seperti itu agar mudah memvisualisasikannya.

Kalau orang itu, di daerahnya dia penularannya tinggi atau yang bersangkutan itu ternyata tertular, dia tidak test, masuk dan pergi ke daerah lain, pulau lain misalnya, contohnya di daerah lain itu ternyata daerahnya masih belum ada penularan, misalnya daerah-daerah yang zonanya hijau, lalu orang itu datang dan tidak di test, padahal dia membawa penyakitnya, otomatis akan menulari daerah zona hijau itu. Itu gunanya, memastikan tidak terjadi penularan antar daerah.

Masyarakat mengeluhkan biaya rapid test mahal. Mengapa pemerintah tidak mengadakan rapid test gratis sebagai upaya penanganan Covid-19?

Kalau pemerintah disuruh mendanai, bukan masalah pemerintah punya uang atau tidak. Pikir saja jumlah penduduk yang pergi perjalanan dan dikalikan saja oleh pemerintah, misal itu Rp150.000, terus itu ditanggung oleh pemerintah, yang penting itu test-nya, apa tidak menjaga terjadinya penularan? Coba dipikir saja.

Kalau tidak terjadi penularan, kalau dirinya tahu bahwa dia pernah kontak erat dengan orang lain meskipun masih sehat dan misalnya kalau dites ternyata ia positif, itu yang disebut OTG (orang tanpa gejala). OTG itu orang yang punya riwayat kontak dekat dengan penderita dan setelah dites hasilnya positif, itu OTG.

Sekarang seperti ini, orangnya punya riwayat kontak dengan pasien atau yang positif, tetapi dia tidak test, misalnya. Orang seperti itu mau pergi perjalanan, kira-kira boleh tidak? Kalau dia sendiri tahu, dia harusnya punya kesadaran untuk isolasi diri, untuk mencari tahu dia akhirnya jadi sakit atau tidak.

Kalau dia tidak melakukan itu, sama dengan dia yang menyebarkan penyakitnya. Karena itu perlu kesabaran. Coba dipikir, lebih baik dia tidak jelas tidak punya kontak lalu test, atau sudah punya riwayat kontak baru test dan isolasi? Kalau dia tidak ingin sadar, kan sama juga dengan dia sendiri juga bisa ketularan dari yang lain, dari yang tidak sadar. Kalau dia melakukan seperti itu, sama saja dia seperti membunuh orang lain, orang lain yang tidak melakukan juga potensi membunuh dia.

Jadi kita harus saling menjaga. Jadi kalau konteksnya test, itu kalau dia sudah tahu bahwa dia pasien positif, lebih baik jangan pergi.

Kalau dia merasa (rapid test) mahal? Ya sudah tidak perlu test dan tunggu saja sampai merasa sakit atau gejalanya mulai muncul, lalu ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk di test dan nanti akan dirawat. Dan itu nanti akan di test di sana, dari pada harus test-test sendiri, lebih baiknya seperti itu.

Bagaimana Anda melihat maraknya bisnis rapid test di tengah masyarakat?

Yang menjadikan bisnis itu siapa? Ya masyarakat sendiri dengan beli online. Kalau masyarakatnya tahu atau paham, maka dari itu gunanya media untuk mengedukasi masyarakat.

Jadi tidak ada gunanya dia melakukan test sendiri, karena memang tidak boleh, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Masa dia mau beli online, terus abis itu dibawa ke puskesmas, "tolong dong saya dicek." Lalu bayar 10.000 atau 50.000 biayanya saja. Kan lucu juga seperti itu. Lebih baik dia datang ke rumah sakit atau ke puskesmas, kalau dia datang minta dites, apa indikasinya kok dia minta dites.

Kan harus ada alasannya, misal karena saya ingin mau melakukan perjalanan, itu harus ditanya mau melakukan perjalanan, itu sudah pasti akan ditanya sejak awal oleh dokter atau tenaga kesehatan, selama ini punya kontak atau tidak, punya gejala atau tidak dan seterusnya.

Dari situ baru diketahui apakah perlu atau tidak perlu untuk test, itu yang akan menentukan. Jadi jangan cepat-cepat. Jadi kalau dia mau melakukan perjalanan karena tadi itu, untuk memastikan bahwa dia tidak pergi ke tempat yang dia sendiri bisa membawa penyakitnya, lalu untuk memastikan bahwa dia juga sehat.

2 dari 3 halaman

Bagaimana solusi jika kondisi seseorang ada keperluan mendesak sehingga harus ke luar kota namun dan rapid test tak cukup?

Kalau dia harus keluar kota dan di saat ini adalah sedang masa pandemik, terus dia harus ke luar kota. Kalau misalkan di kondisi PSBB semestinya bisa atau tidak? Jika memang masih ada yang nakal ya itulah jadinya tidak pernah selesai, nanti secara ekonomi ditutup semuanya dia juga tidak akan bisa apa-apa juga.

Jadi tidak ada gunanya melawan sekali, menyolong 10 kali, ujungnya nanti hancur semuanya, dia kehilangan semuanya dan bukan hanya dia, yang lain ikut kehilangan pekerjaan dan ekonomi.

Sejauh mana gugus tugas mengetahui praktik bisnis rapid test ini?

Kita melihat, karena kontrolnya juga dari gugus tugas, kontrol dari masyarakat, kontrol dari pemerintah secara umum dengan kesadaran. Tidak bisa seluruhnya pendekatan menegakkan hukum.

Jadi saya ingin bicaranya secara tinggi atau di atas. Kalau kita diminta untuk memilih, kita lebih baik menegakkan hukum dengan punishment dengan hukuman atau lebih baik kita melakukan dengan promosi kesehatan, membuat edukasi, hingga masyarakatnya mengerti dengan yang efektif sesuai dengan kelompok masyarakatnya.

Karena kalau punishment itu, ini masalahnya kena semua, bukan hanya masalah polisi, masalahnya masyarakat tertentu saja, masalahnya seluruh Indonesia, seluruh dunia. Terus kita tegakkan, "awas kamu akan saya tangkap dan masukkan penjara!" Penjaranya penuh, kalau dengan cara seperti itu.

Lebih baik di edukasi, orangnya paham, terus kalau bertemu polri atau TNI persuasif saja, masih ingatkan ada aturannya seperti ini, jadi tolong dong seperti ini itu.

Dan kalau orangnya sadar dan tahu, tetapi agak lupa-lupa sedikit, diingatkan saja kan bisa, tidak perlu langsung dihukum. Nah itu pendekatannya pemerintah. Nanti itu cara yang terakhir, kalau memang harus terpaksa.

Apa alasan sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan data alat rapid test yang sudah kerjasama dengan Kementerian Kesehatan?

Itu memang tidak ada. Kalau mengenai tiap laboratorium mana saja itu juga belum. Jadi sebenarnya dari fasilitas kesehatan sudah jelas, kalau masyarakat kan harusnya berpikir, "saya kalau mau test, test-nya di mana ya?" Kemudian mereka mulai memilih, "rumah sakitnya mau yang mana?"

Paling percaya pasti rumah sakit pemerintah dulu, kalau ada rumah sakit terdekat ya mereka bisa pakai itu. "Kenapa sih didanai oleh pemerintah?" Dan itu tidak bisa, misalkan "saya maunya test di situ dan gratis." Orang akan bertanya "Anda sendiri test dasarnya untuk apa?"

Kalau tidak sakit dan justru dites, masyarakat lain minta dites, siapa yang mau bayar? Kalau pemerintah yang bayar, uangnya tidak cukup. Ekonominya saja tidak jalan. Nanti justru malah bangkrut semuanya, jadi ini harus kerjasama seluruhnya, seluruh masyarakat harus paham. Mulai dengan mengendalikan diri, dia tidak menularkan pada pihak lain, pakai masker, jaga jarak dan seterusnya sudah dilakukan, itu sudah aman.

Dia seharusnya tidak akan sakit, dia tidak menularkan. Itu yang penting, jadi tidak perlu berpikir, "wah saya harus test, saya kalo nanti sakit akan seperti ini seperti itu." Belum apa-apa sudah ini itu, yang jelas kita harus sadar pada diri kita dahulu, apakah kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar atau belum. Itu yang penting.

3 dari 3 halaman

Jadi alat rapid test yang beredar di Indonesia saat ini sudah ada izin dari BPOM atau Kemenkes?

Jadi sekarang, pada saat awal-awal itu, Gugus Tugas membuat daftar rekomendasi rapid test yang bisa digunakan di Indonesia, melihat dari standar informasi dari lulus standar Internasional. Ada daftarnya, tidak sebanyak itu.

Setelah berjalan, mungkin ada juga yang masuk lagi, masyarakat tidak tahu dan sembarang membelinya, itu tidak boleh. Itu harus sesuai kementerian kesehatan menegakkan hukum.

Sekarang kita mau serahkan, karena sudah 3 bulan, kita mau serahkan kewenangan itu kepada kementerian kesehatan, untuk menguji dari rapid test yang beredar di masyarakat. Yang diperbolehkan untuk masyarakat karena hasil ujinya bagus dan itu diumumkan.

Kalau ada orang yang mau mengimpor alat rapid test, harus diuji dulu. Jadi ada 2 ya, 1 yang sudah beredar di uji dan itu nanti diumumkan hasilnya pada masyarakat, sehingga akhirnya yang digunakan yang hasilnya bagus.

Yang kedua, kalau ada yang mau mengusulkan baru, harus diuji dahulu. Kalau dulu tidak perlu diuji, dilihat saja sudah terdaftar di mana. Kalau sekarang kita mau atur supaya kementerian kesehatan menguji terlebih dahulu.

Sejauh ini sudah berapa banyak jenis alat rapid test yang masuk ke Indonesia saat ini?

Kalau itu saya kurang tahu.

Walaupun rapid test terlihat lebih sederhana dan cepat, apakah kita akan memilih swab test seperti Korea selatan agar lebih akurat?

Betul, karena fungsinya rapid test itu harus dipahami, fungsinya rapid test adalah untuk screening, sebelum di test dengan alat test yang lebih akurat, yaitu swab test atau PCR. Nah dari awal PCR-nya jumlahnya sangat terbatas dari atau laboratoriumnya sangat terbatas.

Maka tindakan cepat yang dilakukan menggunakan rapid test, nanti kalau sudah di rapid test dan negative, ya tidak perlu menggunakan PCR. Kalau positif baru pake PCR, sehingga beban PCR-nya tidak tinggi. Sekarang kalau jumlah laboratoriumnya sudah banyak PCR-nya dan dirasa sudah mencukupi, nanti pasti rapid tesnya akan tidak pakai lagi. Logikanya seperti itu. (mdk/ang)

Baca juga:
Rapid Test, Bisnis Berbalut Kebutuhan Medis
Terbebani Kebijakan Rapid Test
12 Wisatawan Diduga Pakai Surat Palsu Hasil Rapid Test Agar Masuk Pantai Pangandaran
Penonton Rhoma Irama di Bogor Bakal Dirapid Test
Sejumlah Staf Anggota DPR Reaktif Covid-19 Usai Rapid Test di Lantai 22
Bupati Tapteng Pastikan Pecat ASN yang Palsukan Dokumen Rapid Test

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Gerak Cepat Jawa Barat Tangani Corona - MERDEKA BICARA with Ridwan Kamil

5