MALANG
  1. MALANG
  2. KABAR MALANG
Pemkot Malang

DIPA Tersampaikan, Agar Nilai Manfaat Program Pemerintah Diterima Masyarakat

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) harus tersampaikan tepat ke penerima manfaat, agar program pemerintah bisa diterima masyarakat.

Oleh: Zain M 23 November 2019 11:30
Wakil Walikota Malang dan Gubernur Jatim di Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur 2019
Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mendukung penegasan Gubernur Jawa Timur agar DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) harus terdelivery kepada penerima manfaat. Terdelivery berarti nilai kebermanfaatan program pemerintah diterima masyarakat dan bukan sekadar tersampaikan. 
 
"Saya sepakat dengan semangat harus terdeleverynya program pemerintah kepada masyarakat sampai di level yang paling bawah yaitu rumah tangga," kata Sofyan Edi Jarwoko usai Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur 2019 di Convention hall Grand City Hotel Kota Surabaya, Jumat ( 22/11).
 
DIPA Kota Malang sebesar 5,5 persen dari total keselurahan DIPA Provinsi Jatim yang sebesar 49,2 Triliun. DIPA Jatim sendiri di posisi ke-3 terbesar di Indonesia, sehingga menunjukkan perannya yang strategis.

Wakil Walikota Malang di Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur 2019
© 2019 merdeka.com/Humas Pemkot Malang

 
Rakor bersama Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusung tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.
 
"Poin pentingnya adalah memberseimbangkan program pusat dan daerah. Maka saya tekankan,  DIPA harus benar-benar terdelivery ke penerima manfaat. Itu password yang harus dipegang Kepala Daerah hingga sampai Camat maupun Lurah," pesan Khofifah dalam Rakor yang diikuti Forkopimda Propinsi dan Kota/ Kabupaten se-Jawa Timur, Camat, Lurah, Kapolsek dan Danramil se-Jawa Timur serta perwakilan kantor kementerian dan kelembagaan di Jawa Timur.
 
Mantan Menteri Sosial itu menegaskan fokus pembangunan Jawa Timur tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
 
Gubernur Khofifah juga menyampaikan 363 desa di Jatim masih dalam status tertinggal dan 253 rumah tangga belum teraliri listrik. Sehingga penguatan infrastruktur dan , elektrifikasi berbasis rumah tangga menjadi salah satu poin yang diutamakan.
 
Kepada Walikota dan Bupati, Khofifah mengingatkan pentingnya proyek jambanisasi. Terlebih data TB (Tubercolose) di Jawa Timur masih retan, yang salah satunya dipicu oleh rendahnya sanitasi lingkungan rumah tangga. 
 
"Jambanisasi berbasis rumah tangga dan sanitasi sehat harus dikuatkan," tekannya.
 
Gubernur juga menyorot terkait tantangan SDM mengacu parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jawa Timur masih dibawa nasional, di mana IPM nasional 71,39 sementara Jatim 70,77 atau urutan ke-15). Rata-rata lama sekolah (RLS) Jawa Timur 7,39 tahun atau setara kelas 2 SMP.
 
Semenara dalam urusan investasi,  Khofifah menegaskan pentingnya penguatan industri makanan dan minuman, alas kaki, tekstil dan produk tekstil. Karena industri tersebut menjadi kekuatan dan unggulan bagi Jawa Timur. 
 
"Pada aspek kebijakan, saya tegaskan passwordnya untuk investasi adalah padat karya dan berorientasi eksport," tegasnya.

(zm)

Join Merdeka.com
Komentar

KAMU PERLU TAHU

POPULER DI MALANG

BERITA MALANG