Dispensasi Kawin: Tegakkan Regulasi Tekan Angka Perkawinan Dini

Ridea Oktavia Universitas Syiah Kuala/Runner Up Duta Peradilan Indonesia 2022 1 Oktober 2022 15:00
Dispensasi Kawin: Tegakkan Regulasi Tekan Angka Perkawinan Dini
Ilustrasi perkawinan dini. ©Pexels/Trung Nguyen

Merdeka.com - Berbicara mengenai dispensasi kawin, maka erat kaitannya dengan perkawinan dini di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Secara sederhana, Dispensasi Kawin adalah penyimpangan ketentuan UU Perkawinan.

Perkawinan dini merupakan permasalahan yang serius, kompleks dan multidimensi. Terbukti
melalui data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia yang menyatakan
Indonesia masuk 10 besar negara dengan angka perkawinan dini di dunia. Data lain
menunjukkan bahwa Indonesia masuk urutan kedua di Asia Tenggara.

Tentu, ada banyak sekali faktor penyebab terjadinya perkawinan dini, di antaranya seperti faktor pendidikan, ekonomi, budaya dan yang mendominasi ialah faktor kehamilan di luar pernikahan sebagaimana yang terjadi di Ponorogo Juli 2022 lalu. Dampaknya pun bukan main, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa bayi yang lahir dari Anak Anak perempuan yang belum berusia 20 tahun, memiliki risiko dua kali lipat meninggal dibanding perempuan yang berusia 20-29 tahun.

Selain itu, emosi yang belum stabil memicu terjadi KDRT dan bermuara pada perceraian.
Atas dasar bahwa Indonesia termasuk salah satu negara darurat perkawinan dini pula yang
menyebabkan diubahnya ketentuan batas usia minimun untuk melangsungkan perkawinan yang semula bagi perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun kemudian disamakan menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan harapan dapat menekan angka perkawinan dini.

Akan tetapi pasal 7 ayat (2) UU a quo mengatur penyimpangan terhadap batas usia minimum dengan cara meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan alat bukti pendukung yang cukup.

Merujuk pada ketentuan penjelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, namun bagaimana kriteria yang dapat digolongkan sebagai alasan sangat mendesak tidak diatur lebih rinci sehingga menyebabkan banyaknya permohonan Dispensasi Kawin kepada pengadilan yang berwenang.

Perkara permohonan dispensasi kawin yang memuncak tentu harus disikapi dengan arif oleh
Hakim. Dalam hal ini hakim harus proaktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam pasal 5 ayat (1) UU No 28 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hadirnya Perma RI No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin menjadi standar bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin.

Dalam Perma a quo terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh hakim, contohnya dalam pasal 12 yang mengatur kewajiban hakim dalam memberi nasihat mengenai risiko perkawinan kepada pemohon, Anak, calon suami/isteri dan Orang Tua/wali calon suami/isteri, jika hakim tidak memberikan nasihat maka konsekuensinya penetapan tersebut batal demi hukum. Dalam pasal 14, Hakim juga harus mengidentifikasi bahwa Anak yang diajukan permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, bagaimana kondisi psikologisnya, dan apakah terdapat paksaan psikis atau fisik terhadap Anak dan/atau keluarganya.

Bahkan hakim dapat mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua sebagaimana termaktub dalam pasal 15 Perma a quo serta beberapa ketentuan lain untuk menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak.

Sejatinya dari sisi regulasi, maka Perma ini sudah cukup mumpuni dalam mengisi kekosongan
hukum. Hanya saja diperlukan peran seluruh penegak hukum terutama hakim untuk memperketat dan selektif dalam menetapkan dispensasi kawin. Hal ini betujuan untuk menekan angka perkawinan dini dan sederet dampak negatif yang akan merugikan anak, dan juga agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Di sisi lain, guna menekan angka perkawinan dini, program sosialiasi maupun kampanye bahaya perkawinan dini perlu digalakkan secara holistik, di era serba digital kita dapat menggunakan #AnakBukanPengantin yang nantinya diharapkan dapat membangun kesadaran dan pengetahuan anak maupun orang tua terhadap risiko perkawinan dini.

(mdk/has)

TOPIK TERKAIT

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini