Rentetan Krisis: Langkah Mundur Manajemen Risiko

Moch N. Kurniawan Dosen Ilmu Komunikasi Swiss German University 14 November 2022 08:07
Rentetan Krisis: Langkah Mundur Manajemen Risiko
krisis ekonomi. shutterstock

Merdeka.com - Belakangan ini Indonesia banyak diterpa rentetan kejadian yang merenggut korban jiwa dan sudah patut disebut krisis. Terbaru adalah krisis gagal ginjal akut yang diduga penyebab utamanya adalah keracunan obat sirup dan menewaskan lebih dari 190 anak dalam tiga bulan terakhir. Ini menyusul krisis-krisis sebelumnya yakni tewasnya 130-an lebih orang dalam tragedi berdarah Kanjuruhan, dan polisi tembak mati polisi.

Dampak dari krisis ini sangat besar. Dalam krisis gagal ginjal akut misalnya, masyarakat menjadi takut akan obat sirup, banyak obat sirop anak dihentikan sementara penggunaannya. Hingga reputasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), dan industri farmasi (produsen obat) anjlok.

Memang tidak ada satu institusi-pun yang kebal terhadap krisis. Sehingga ketika krisis melanda, satu satunya cara adalah menghadapinya dengan manajemen krisis. Agar bisa cepat keluar dari situasi krisis dan aktivitas institusi secara perlahan berjalan normal kembali serta reputasi mulai bisa diperbaiki.

Namun yang tidak kalah penting adalah melihat ke belakang. Apakah krisis-krisis tersebut sebenarnya bisa dicegah atau dihindari? Apalagi banyak institusi yang terlibat dalam krisis tersebut. Dalam krisis gagal ginjal akut misalnya, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan industri farmasi mendapat sorotan publik mengenai pencegahan dan penanganan kasus gagal ginjal.

Dalam tragedi Kanjuruhan, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia Baru (LIB), Polri, TNI, dan klub sepakbola disorot karena mengedepankan pendekatan represif untuk menangani kekerasan sebagian kelompok supporter. Polri bahkan sudah babak belur sebelumnya karena krisis polisi tembak mati polisi yang melibatkan seorang jenderal dan belasan anak buahnya.

Mengacu pada ilmu manajemen, salah satu upaya untuk meminimalkan terjadinya krisis atau mencegah krisis adalah menerapkan manajemen risiko. Dalam Project Management Book Of Knowledge (PMBOK), risiko didefinisikan sebagai kejadian atau kondisi ketidakpastian, yang jika terjadi, memiliki efek positif atau negatif kepada tujuan proyek. Dengan kata lain, risiko adalah potensi isu. Isu adalah risiko yang menjadi kenyataan. Dan krisis adalah isu yang berada pada tahap kritis dan sulit dikontrol.

Macan Kertas, Banyak Tekanan

Pertanyaan selanjutnya apakah institusi-institusi yang terlibat dalam krisis belakangan ini mengenal manajemen risiko?

Hasil penelusuran terhadap peraturan, terdapat Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyorot pentingnya identifikasi, penilaian, dan analisis risiko.

Manajemen risiko pada institusi negara juga diatur lebih lanjut pada tingkat teknis misalnya Peraturan Menteri Kesehatan (No 25/2019), Peraturan Kapolri (No 4/2021), dan beberapa Peraturan Kepala BPOM (No 14/2015, 02/2017, 21/2019, 15/2022). Di non-kepemerintahan, PSSI juga mempunyai regulasi keselamatan dan keamanan pertandingan termasuk penilaian risiko (edisi 2021), dan bersama LIB pernah melakukan penilaian risiko terkait pandemi Covid-19 dan keberlanjutan pertandingan Liga Indonesia.

Industri farmasi, karena terkait langsung dengan BPOM, sudah semestinya mempunyai manajemen risiko maupun quality control (QC) terhadap obat-obatan yang diproduksi agar aman bagi masyarakat. Klub sepakbola setidaknya juga mengenal risiko karena dalam pertandingan Liga Indonesia, klub berkomunikasi dengan LIB dan PSSI.

Terlihat bahwa pada dasarnya risiko sudah dikenal di tiap institusi. Namun pemahaman tentang manajemen risiko idealnya tidak boleh berhenti hanya dengan mengenal atau membuat peraturan tentang manajemen risiko.

Ini bisa dilanjutkan dengan mengembangkan komunikasi risiko dalam bentuk tagline seperti 'Risiko adalah potensi, isu adalah kenyataan, krisis adalah petaka. Risiko tak ditangani, krisis terjadi'. Komunikasi semacam ini dimaksudkan agar setiap anggota institusi mudah paham dan ingat akan kaitan erat risiko dengan krisis.

Lebih lanjut tentu diperlukan serial edukasi dalam bentuk workshop untuk mendalami risiko, isu dan krisis dengan penekanan utama pada manajemen risiko. Kalau edukasi ini tidak diadakan secara reguler, maka manajemen risiko hanya akan menjadi macan kertas saja, sedangkan implementasinya hampir bisa dipastikan tidak akan ada.

Pada tataran implementasi, intisari dari manajemen risiko ini bertumpu pada penilaian risiko (risk assessment). Hal ini penting untuk memantau suatu risiko apakah sudah teridentifikasi dan termitigasi dengan baik sehingga tingkat bahayanya tetap rendah (hijau), sedang (kuning), atau masuk kategori tinggi bahayanya (merah). Penilaian risiko ini sebaiknya dimutakhirkan dalam hitungan bulan.

Prioritas perhatian dan mitigasi tentunya dilakukan pada sumber risiko, di mana kemungkinan terjadi (likelihood) & konsekuensinya (consequences) dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. Harapannya agar potensi kejadian yang berisiko tinggi tidak serta merta pasti menjadi isu, apalagi sampai menjadi krisis.

Lalu, mengingat yang menghadapi risiko adalah institusi, maka jajaran manajemen puncak institusi seperti Menteri, Kepala BPOM, Kapolri atau yang setara wajib menerjemahkan penilaian risiko dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini harus dilakukan secara konsisten dari level pimpinan puncak dan diikuti level staf, sehingga akan didapat hasil yang efektif.

Penerapan manajemen risiko ini juga tidak boleh kalah oleh tekanan apapun misalnya faktor komersial, faktor otoritas yang lebih tinggi, serta faktor ketidakpatuhan (non compliance) lainnya. Contoh dampak manajemen risiko yang kalah oleh faktor ketidakpatuhan dan tekanan komersial/uang adalah tragedi berdarah Kanjuruhan, sebagaimana diungkap dalam kesimpulan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

Faktor ketidakpatuhan terlihat dengan adanya temuan TGIPF bahwa PSSI tidak memberikan sosialisasi tentang aturan FIFA (Federation Internationale de Football Association) dan PSSI tentang pertandingan ke panitia pelaksana, aparat keamanan, termasuk larangan FIFA terhadap penggunaan gas air mata.

Padahal pada tragedi sepakbola internasional sebelumnya terbukti bahwa tembakan gas air mata berujung kematian ratusan orang. Ketidakpatuhan lainnya adalah anggota Polri menembakkan gas air mata secara membabi buta kepada penonton di berbagai tribun sehingga memicu terjadinya tragedi. TGIPF juga menemukan pertimbangan komersial melebihi risiko pada penyusunan jadwal pertandingan liga.

Dalam krisis gagal ginjal akut, temuan BPOM tentang kandungan zat beracun yang sangat tinggi dalam obat sirup anak dari tiga industri farmasi, juga menunjukkan dugaan tekanan uang/komersial yang mengalahkan manajemen risiko pada produsen obat tersebut.

BPOM juga tidak luput dari sorotan publik, terkait dugaan maladministrasi dalam pemberian izin edar kepada 3 industri farmasi tersebut, serta kelemahan dalam penerapan manajemen risiko di internal BPOM terutama mengidentifikasi dan memitigasi risiko paska pandemi Covid-19 dalam bidang obat-obatan terkait dampak harga bahan baku farmasi yang makin mahal.

Sedangkan jika manajemen risiko dilemahkan oleh tekanan pengaruh jabatan yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah krisis pada kasus polisi tembak mati polisi. Seorang jenderal berbohong tentang penyebab tewasnya anak buah dan meminta bukti-bukti CCTV dihancurkan, lantas diamini dan dilaksanakan oleh para anak buahnya, menunjukkan bahwa kekuasaan dapat dengan mudah menundukkan sistem manajemen risiko.

Ruang Perbaikan

Masyarakat umum tentu akan selalu melihat rentetan krisis semacam ini melalui media dan kejadian riil-nya. Publik berhak bertanya apa yang keliru saat ini sehingga tanda-tanda krisis seolah tidak terdeteksi? Apakah nanti akan terjadi rentetan krisis lagi? Di balik pertanyaan kritis tersebut, tersirat ekspektasi publik agar jangan sampai krisis terjadi lagi.

Dengan memperhatikan perspektif publik ini, maka prioritas yang perlu dikuatkan oleh berbagai institusi di Indonesia bukanlah manajemen krisis terlebih dulu, melainkan manajemen risiko sebagai upaya agar bisa mencegah krisis. Dari sisi biaya, menerapkan manajemen risiko juga lebih hemat daripada manajemen krisis. Karena ketika krisis sudah terjadi, dampak kerugian dan kerusakannya sudah sangat besar. Kuncinya adalah mengedukasi setiap anggota di dalam institusi untuk memahami risiko dengan baik.

Sedangkan institusi yang sudah cukup memahami manajemen risiko juga wajib melakukan penguatan ulang kepada semua anggotanya tentang update manajemen risiko agar tetap terbangun pemahaman yang sama tentang risiko, serta korelasinya dengan isu dan krisis.

Ruang perbaikan selanjutnya adalah mereview, mensinkronisasi dan memperbaiki peraturan yang ada dalam menerapkan manajemen risiko terutama identifikasi dan penilaian risiko. Perlu ditekankan bahwa identifikasi dan penilaian risiko ini seharusnya dimonitor dan diupdate secara berkala, bisa setiap bulan atau triwulan, agar ranking risiko bisa terpantau lebih akurat. Korelasi antara risiko dan krisis juga perlu diberikan ruang dalam peraturan.

Yang juga tidak boleh kendor adalah peningkatan level kedisiplinan, konsistensi dan persistensi dalam menerapkan manajemen risiko mulai dari manajemen puncak hingga staff. Jika dirasa masih kurang, bisa diangkat satu orang yang berkompeten sebagai risk & issue manager - mungkin sekaligus menjadi crisis manager saat krisis.

Fungsinya memantau, menilai dan menganalisis risiko. Serta meyakinkan manajemen puncak untuk senantiasa konsisten melakukan mitigasi atas risiko-risiko tinggi.

Terakhir, tiap institusi perlu lebih membiasakan mengkomunikasikan hasil analisis risiko kepada stakeholder internal, eksternal dan media. Ini untuk mengedukasi pentingnya manajemen risiko serta mendapatkan masukan dari tiap stakeholder. Singkatnya, perbaikan ini diawali dengan edukasi, dilanjutkan dengan implementasi, dan diakhiri dengan komunikasi.

(mdk/noe)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini