21 Narapidana Lapas Wanita di Semarang Terancam Kehilangan Hak Politik

Merdeka.com - 21 narapidana di Lapas Wanita Kelas II Bulu di Semarang terancam kehilangan hak politiknya. Alasannya karena mereka tidak dapat melakukan rekam e-KTP saat pendataan kependudukan oleh Dispendukcapil Kota Semarang.

"21 narapidana tidak dapat rekam E-KTP karena Dispendukcapil belum menemukan dalam sistem," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu kota Semarang, Nining Susanti saat dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (19/1).

Dia menyebut, nantinya jika ditemukan warga belum memiliki atau belum ditemukan NIK nya maka perlu ditelusuri (tracking) kepada nama orang tua ibu kandungnya. Hal itu sebagai antisipasi terancam hilangnya hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilpres 2019.

Meski demikian, pihaknya belum bisa mengklaim 21 narapidana itu terancam tidak bisa menggunakan hak pilih di Pemilu 2019.

"Kami masih menunggu, rekomendasi Bawaslu belum final. Maka dari itu kami tunggu dulu sampai selesai perekaman E-KTP di Lapas," jelasnya.

Untuk mengantisipasi gagalnya warga binaan memberikan hak pilihnya, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan KPU Kota Semarang. Tujuannya untuk mendorong Disdukcapil melakukan perekaman terhadap mereka.

"Kita tetap koordinasi supaya perekaman E-KTP bisa terpenuhi bagi warga binaan lapas. Jika sudah melakukan perekaman, nanti akan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPT)," tutup Nining.