3 Daerah Belum Melakukan Data Terbaru Penerima Bansos, Ini Penjelasan Pemprov Jabar

3 Daerah Belum Melakukan Data Terbaru Penerima Bansos, Ini Penjelasan Pemprov Jabar
PERISTIWA | 13 Mei 2020 07:15 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Pemkab Karawang, Pemkot Bekasi dan Pemkab Indramayu belum melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) sejak 3 tahun lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial (Dinsos) memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

Kepala Dinsos Jabar, Dodo Suhendar menerangkan bahwa bansos dan subsidi pemerintah hanya diberikan kepada penduduk dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah (penduduk miskin) yaitu 40 persen dari total jumlah penduduk.

Data penerima Bantuan Sosial dan Subsidi Pemerintah tersebut terdapat dalam Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (BDT FM dan OTM) yang sejak tahun 2019 berubah sebutannya menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan dikelola dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang terpusat di PUSDATIN Kemensos RI

Hasil evaluasi Kemensos RI pada Rakornas DTKS Tahun 2020 di Jakarta, dipaparkan ranking tingkat keaktifan 514 pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se Indonesia dalam melakukan pemutahiran DTKS, diketahui kinerja Pemkot Bekasi, Pemkab Karawang dan Indramayu sudah melakukan pemutakhiran dan finalisasi DTKS melalui SIKS-NG dan telah ditetapkan ditetapkan Menteri Sosial melalui Kepmensos Nomor 19/HUK/2020 tentang DTKS Tahun 2020.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Jawa Barat, Marwini menyampaikan, bahwa Kota Bekasi persentase perbaikan DTKS berada di angka 13 persen, usulan baru DTK di angka 2 persen, persentase perbaikan KPM Program Sembako 0 persen, persentase perbaikan PBI-JK 2 persen dan ranking verval nasional berada di angka 259.

Kabupaten Karawang persentase perbaikan DTKS berada di angka 10 persen, usulan baru DTK di angka 1 persen, persentase perbaikan KPM Program Sembako 0 persen, persentase perbaikan PBI-JK 0 persen, dan ranking verval nasional berada di angka 288.

Lalu, Kabupaten Indramayu persentase perbaikan DTKS berada di angka 0 persen, usulan baru DTK di angka 0 persen, persentase perbaikan KPM Program Sembako 0 persen, persentase perbaikan PBI-JK 0 persen dan ranking verval nasional berada di angka 409.

“Faktanya Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang telah melakukan pemutahiran dan finalisasi DTKS melalui SIKS-NG (telah ditetapkan ditetapkan Menteri Sosial melalui Kepmensos Nomor 19/HUK/2020 tentang DTKS Tahun 2020),” kata dia saat dihubungi, Rabu (13/5).

“Jadi tidak tepat jika disebutkan pada DTKS Kota Bekasi dan Kab Karawang tidak pernah dilakukan pemutahiran sejak 3 tahun ini,” ia melanjutkan.

Meski begitu, ia mengakui hal ini berjalan lamban karena disebabkan oleh keterbatasan sarana dan SDM pendata dan pengelola DTKS yang secara berjenjang ditugaskan di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan di sebagian besar Unit Data Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Baca Selanjutnya: Jangka Waktu Ideal Pemutakhiran Data...

Halaman

(mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami