367 ASN Pemkab Jember Dimutasi

367 ASN Pemkab Jember Dimutasi
Mutasi ASN Pemkab Jember. ©2020 Merdeka.com
PERISTIWA | 14 November 2020 09:30 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Ada momen haru saat Plt Bupati Jember, Abdul Muqit Arief melakukan 'mutasi massal' terhadap 367 ASN Pemkab Jember. Di hadapan para anak buahnya itu, Muqit yang sebelumnya menjabat sebagai bupati itu meminta maaf jika ada ASN yang merasa dirugikan. Ia bahkan berani bersumpah, tidak berniat untuk merugikan para ASN yang jabatannya dikembalikan seperti sebelum dimutasi bupati (non-aktif) Faida.

"Saya sudah berusaha untuk menjalankan ini dengan hati-hati. Tidak ada niat sedikitpun dari saya untuk menzalimi bapak ibu. Kalau saja ada sedikit saja niat saya untuk menzalimi satu saja ASN, maka demi Allah saya siap dilaknat. Sungguh, semata-mata saya tidak ada niat seperti itu," tutur Muqit dalam sambutannya (13/11).

Mendengar ucapan Muqit itu, sesaat suasana ruangan hening. Muqit lalu melanjutkan, terhadap ASN yang terpaksa harus diturunkan golongan kepangkatannya seperti di tahun 2016, maka ia berjanji untuk nantinya berupaya memberikan promosi kenaikan pangkat agar bisa kembali.

Untuk saat ini, Muqit mengaku masih berfokus menata perbaikan birokrasi agar sesuai petunjuk dari pemerintah pusat. “Pengembalian jabatan ini penting karena terkait dengan penyelesaian pembahasan APBD. Juga terkait dengan kuota CPNS yang sudah 2 tahun ini kita tidak mendapatkannya. Saya harap bapak ibu semua bisa memahami ini. Semoga ini menjadi awal yang baik,” lanjut Muqit.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah beberapa kali memberikan “teguran” kepada bupati Jember saat itu, dr Faida. Hal ini dikarenakan puluhan mutasi yang dilakukan Faida selama ini selain melanggar pedoman SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) juga disinyalir bernuansa politis.

Beberapa pejabat dinaikkan dan dimutasi dengan melanggar pedoman sistem merit. Banyak pula pejabat yang dimutasi tidak sesuai kompetensi keilmuannya. Seperti perawat yang semula berdinas di Dinas Kesehatan, diangkat menjadi camat. Adapula kepala bidang di rumah sakit dengan latar belakang dokter gigi, dimutasi ke dinas yang menangani Keluarga Berencana (KB).

Sayangnya, beberapa teguran dari pusat itu diabaikan oleh bupati Faida. Puncaknya, pemerintah pusat memberikan sanksi berupa Jember menjadi satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan kuota tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sanksi berlaku selama dua tahun, yakni 2019 hingga 2020.
Lebih lanjut, Muqit juga menjamin, penataan birokrasi yang ia lakukan, bersih dari pungli atau suap.

“Jika ada oknum yang mengaku-ngaku bisa mengatur jabatan, jangan dipercaya. Saya pastikan tidak ada yang seperti itu,” tegas pria yang dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, di Jember bagian utara itu.

Baca Selanjutnya: Pejabat Trenyuh...

Halaman

(mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami