Merdeka.com - 500 Simpatisan Front Pembela Islam (FPI) Kota Bandung berencana berangkat ke Jakarta untuk mengawal sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagian dari mereka bahkan sudah bertolak ke ibu kota sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Padahal Prabowo sudah meminta pendukungnya tidak datang ke MK saat persidangan berlangsung.
Sekretaris FPI Kota Bandung, Ahmad Kurniawan mengungkapkan pemberangkatan ini sudah melalui pembahasan. Namun, kebijakan ini tidak melibatkan persetujuan para pengurus FPI tingkat pusat.
Pola pemberangkatannya pun tidak diorganisir. Para simpatisan dibebaskan untuk berangkat secara perorangan maupun kelompok.
"Kami berangkat, sudah kami rapatkan. Sekarang juga pasti ada yang berangkat, sudah dirapatkan 500 massa. Tidak ada koordinasi, kami bebaskan menggunakan kendaraan apa saja, yang jelas sudah dikondisikan," katanya, Rabu (12/6).
Selain tidak melibatkan dengan para pengurus di tingkat pusat, ia memastikan pemberangkatan simpatisan pun tidak diperintah oleh pihak manapun selain pengurus FPI tingkat Kota Bandung.
"Penggerakan massa yang mengawal sidang sengketa pilpres 2019 di MK, tidak ada komunikasi sama sekali dengan pusat,"kata Ahmad.
Diberitakan sebelumnya, berkas permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah disetujui MK dan sudah teregistrasi. Persidangan pun dinilai siap digelar ke tahap sidang panel pada 14 Juni 2019.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil kebijakan pembatasan pengunjung saat sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 yang akan digelar pada 14 Juni. Setiap pihak hanya diberikan kuota 15 kursi.
Pembatasan kuota bagi setiap pihak untuk ikut masuk ke ruang sidang tidak berarti membatasi masyarakat yang telah hadir ke MK demi menyaksikan persidangan. Pihak MK menyiapkan layar besar sebagai akomodir masyarakat atau pendukung yang tidak bisa masuk ke ruang sidang.
Di lain pihak, Prabowo meminta pendukung tak perlu berbondong-bondong ke MK untuk mengawal gugatan sengketa Pilpres 2019. Meski begitu, mantan Danjen Kopassus mempersilakan sejumlah utusan dari pendukung untuk menemani tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno dalam mengawal sengketa Pilpres.
"Saudara-saudara sekalian saya mohon sami'na wa atho'na, percayalah kepada pimpinan dan untuk itu kalo saudara-saudara sungguh-sungguh mendukung Prabowo-Sandiaga Uno, saya mohon tidak perlu hadir di sekitar MK. Mungkin ada delegasi hanya sekedar untuk menemani tim hukum tapi tidak perlu berbondong-bondong, tidak perlu dengan jumlah massa untuk kita hindari fitnah dan provokator-provokator lainnya," ujar Prabowo.
Dia pun yakin dan meminta para pendukung mempercayakan kredibilitas hakim MK yang mengurus sengketa Pilpres 2019. Prabowo berharap apapun keputusan nantinya para pendukung menyikapinya dengan bijak.
Baca juga:
MUI Imbau Warga Garut Tak Datang ke MK Kawal Sidang Sengketa Pilpres
MK Menjawab Soal Banyak Tekanan Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019
Bawaslu Serahkan Alat Bukti Sengketa Pilpes 2019 ke MK
Seruan-Seruan Sejuk Prabowo Subianto Jelang Sidang MK
KPU Serahkan Alat Bukti dan Jawaban Termohon Perselisihan Pilpres 2019 ke MK
(mdk/eko)
1.200 Personel Polda Jatim Diperbantukan Kawal Sidang Gugatan Pilpres 2019
Jelang Sidang Gugatan Pilpres di MK, Menhan Pastikan Indonesia Aman
Gebrakan Erick Thohir Usai Jadi Menteri
KPU Serahkan Alat Bukti dan Jawaban Termohon Perselisihan Pilpres 2019 ke MK
Bawaslu Serahkan Alat Bukti Sengketa Pilpes 2019 ke MK
Sengketa Pilpres 2019, Bawaslu Bawa 134 Alat Bukti ke MK
MK, KY, MPR dan DPD Usul Anggaran Tahun 2020 Naik
Datang Bersama, KPU dan Bawaslu Kompak Serahkan Berkas Jawaban PHPU Pilpres ke MK
KPU Serahkan Barang Bukti Sengketa Pemilu 2019 ke MK
Begini Kondisi Terbaru Vidi Aldiano Usai Jalani Operasi Kanker Ginjal di Singapura
Dihina Istri Tak Pernah Dapat Uang Besar, Erik Kambuh Curi Sepeda Motor Lagi
VIDEO: Erick Thohir Ketawa Geli Ada Cucu Usaha Bernama 'Garuda Tauberes Indonesia'
Menteri Pendidikan Malaysia Puji Langkah Mendikbud Nadiem Hapus UN
Bukannya Bikin Jerawat Kempis, Mengoles Pasta Gigi Bisa Buatnya Makin Parah
Daftar Orang Kaya Hobi Bagi-Bagi Duit, Ada Dari Indonesia
Mahfud Sebut Era Jokowi Bebas Pelanggaran HAM, Apa Kabar Korban Demo RUU KUHP?
Baku Tembak Satgas Tinombala dan Terduga Teroris di Poso, 1 Polisi Tewas
Bocoran-Bocoran Dokumen Rahasia Negara yang Menggemparkan Dunia Internasional
APPBI Gandeng Hamdan Zoelva Judicial Review Perda DKI Tentang Perpasaran
Mengenal Garuda Tauberes Indonesia, Perusahaan yang Buat Erick Thohir Kaget & Tertawa
Ragnarok Siapkan Game Baru
Melihat Uji Coba Pesawat Bertenaga Listrik di Kanada
Harga Di Atas 30 Juta, Galaxy Fold Ludes Dalam 31 Menit
Kembali Masuk Lingkaran Kekuasaan, Wiranto Hanya Absen di Era Presiden Megawati & SBY
Melihat Kehidupan Pasien RSJ Sehari-hari
77 Bakal Calon Peserta Pilkada Jateng akan Ikuti Fit and Proper Test DPD PDIP
Gara-Gara Ogah Diajak Pulang, IRT Tewas Dibantai Suami
Nadiem Makarim Ungkap Enam Kompetensi yang Sangat Dibutuhkan Masa Depan
Ketahuan Bawa Ekstasi, Pria di Pekanbaru Mengaku Intel Polisi
Banjir di Riau Telan Korban Jiwa 2 Balita, Gubernur Kerahkan Tim BPBD
Penyebab Harimau Sumatera Serang Manusia, Mangsanya Habis Diburu
Kadinkes DKI Pastikan Jakarta Bebas Malaria
Pemerintah Proses Penggantian Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Toba
Sejumlah Hal yang Bisa menyebabkan Menimbunnya Lemak di Perut
Jokowi Rahasiakan Anggota Dewan Pengawas KPK, DPR Dulu Pernah Usul Seleksi Terbuka
Korban Penggusuran Tamansari: Katanya Peduli HAM, Tapi Enggak Punya Hati
Mahasiswa UNS Ciptakan SO-LI Sense, Alat Pemandu Tunanetra