57 Pegawai KPK yang Dipecat Siapkan Perlawanan Hukum

57 Pegawai KPK yang Dipecat Siapkan Perlawanan Hukum
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko
NEWS | 16 September 2021 11:03 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Perlawanan hukum menjadi pilihan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan akan dipecat pada 30 September 2021. Mereka tengah menyiapkan gugatan hukum atas pemberhentian dengan hormat tersebut.

"Kami akan melakukan perlawanan hukum," tutur Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap saat dikonfirmasi, Kamis (16/9/2021).

Menurut Yudi, kondisi tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Padahal, para pegawai yang dipecat itu memberikan pengabdian penuh dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mengapa para pejuang antikorupsi, penyidik, penyelidik, dan pegawai lainnya yang selama belasan tahun ini telah memberantas korupsi namun pada kenyataannya malah diberhentikan dengan alasan TWK," jelas dia.

Yudi pun kembali mengingatkan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Mei 2021 lalu yang mengatakan bahwa TWK tidak boleh dijadikan sebagai dasar pemecatan pegawai KPK. Dengan kondisi sekarang, hanya Jokowi yang dinilai dapat menangani langsung masalah tersebut.

"Kami berharap bahwa keputusan Presiden nanti adalah keputusan yang bijak demi upaya untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi," Yudi menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra (mdk/ray)

Baca juga:
ICW Nilai Pemecatan Pegawai Gagal TWK Gelombang Terakhir Pelemahan KPK
Eks Pegawai KPK Istilahkan Pemecatan pada 30 September Sebagai Peristiwa 'G30STWK'
57 Pegawai KPK yang Dipecat Masih Tunggu Keputusan Presiden Jokowi
Aksi Unjuk Rasa Pegawai KPK Nonaktif Bersama Pegiat Antikorupsi
Novel Baswedan: Berupaya Berantas Korupsi Justru Kami Diberantas

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami