Acara Kajian di Masjid Balai Kota DKI Undang Felix Siauw Batal Digelar

PERISTIWA | 25 Juni 2019 17:20 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenarkan pihaknya batal mengundang salah satu ustaz, Felix Siauw untuk mengisi acara kajian bulanan di Masjid Fatahillah, Balai Kota, Jakarta. Hal itu dipastikan Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi DKI Jakarta, Amiruddin.

"Udah kita batalin, dibatalin," kata Amiruddin, saat dihubungi wartawan, Selasa (25/6).

Sebelumnya, sempat beredar di Instagram resmi Masjid Fatahillah sebuah poster diskusi kajian bulanan yang akan diisi oleh Felix Siauw. Amiruddin mengaku juga sudah menginstruksikan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengenai pembatalan ini.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan pembatalan ini dilakukan karena alasan ada penundaan waktu yang lebih baik. Meski begitu, dia memastikan tidak akan kembali mengundangkan Felix Siauw.

"Acaranya pun kemungkinan dibatalkan dengan waktu dan schedule kita nunggu lebih lanjut," tutur Chaidir.

"Ya enggaklah (undang lagi), kita nungguin dulu kepentingannya," kata dia mengakhiri.

Pertengahan Juni lalu, beredar undangan rapat yang digelar Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk pada Jumat 14 Juni besok pukul 13.30 Wib.

Rapat tersebut kabarnya membahas konten untuk poster antikekerasan perempuan dan anak. Dalam undangan itu tertulis sebanyak 25 lembaga pemerintahan, LSM hingga komunitas yang diundang. Seperti kelompok Indonesia tanpa feminis, Komisi Perlindungan Anak, hingga muslimat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Saat dikonfirmasi perihal acara tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengaku belum mendapatkan kabar resmi. Namun pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas PPAPP sebagai penyelenggara.

"Sementara belum ada koordinasi. Nah ini kita lagu kontak dulu sahabat kita di pemberdayaan (Dinas PPAP)," kata Taufan saat dihubungi, Kamis (13/6).

"Kita koordinasi dulu karena salah satu organisasinya sudah dinyatakan kurang nyaman di Republik ini. Kita kontak dulu ke sana ya," ucapnya.

Rapat Dibatalkan

Setelah berkoordinasi langsung dengan Dinas PPAPP, Taufan memastikan rapat tersebut batal digelar.

"Setelah kami lakukan komunikasi langsung dengan Bapak Hendri Novrizal, selaku Plt Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak), pukul 17.48 WIB. Dikarenakan adanya yang mengkritisi terkait dua organisasi yang terundang tersebut, maka kami membatalkan kegiatan rapat tersebut," tegas Taufan.

Seperti diketahui, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan setelah pemerintah mencabut Surat Keputusan Badan Hukumnya pada 19 Juli 2017. Polri menyatakan bakal menindak tegas orang atau sekelompok orang yang berunjuk rasa mengatasnamakan HTI.

Anggota HTI pun dilarang membuat acara dalam bentuk apa pun. Dia juga memastikan akan membubarkan organisasi lain yang masih berideologi sama dengan HTI.

Kemenkumham menyatakan membubarkan HTI dilakukan karena ormas ini mengingkari Pancasila dan NKRI.

Baca juga:
JK Soal IMB di Reklamasi: Kita Harus Realistis dan Pragmatis
Soal IMB di Pulau Reklamasi, Luhut Yakin Anies Tahu Apa yang Dilakukan
Anies Sebut Sistem Zonasi PPDB Mudahkan Siswa, Orangtua Tak Perlu Antre Sejak Subuh
Jika Tenang Hadapi Polemik IMB Reklamasi, Anies Dinilai Bisa jadi Barometer Nasional
NasDem DKI Kritik Anies Karena Sebut Reklamasi Sebagai Pantai Bukan Pulau
Anies Pastikan Penataan Lahan Hasil Reklamasi Tak Masuk Raperda Zonasi Pulau
Diprotes Karena Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Anies Tegaskan Hanya Ikut Aturan

(mdk/lia)