Airin Setuju Pilkada Langsung Dievaluasi karena Biaya Politik Tinggi

PERISTIWA | 10 November 2019 01:09 Reporter : Kirom

Merdeka.com - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany setuju dengan rencana evaluasi penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian melontarkan pernyataan untuk melakukan riset dan kajian dari dampak penyelenggaraan Pilkada langsung.

Dia menilai, sistem Pilkada langsung yang telah berjalan usai Reformasi 1998 memiliki banyak dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya biaya ongkos politik yang tinggi, sehingga banyak kepala daerah terjerat korupsi.

"Tentu harapan saya untuk bisa evaluasi secara menyeluruh. Apalagi Pilkada sudah berjalan hampir 20 tahun. Maka dilihat dari 20 tahun ke belakang dan sebelumnya, sehingga tidak menjadi sebuah kebijakan yang seketika," terang Airin Rachmi Diany di kawasan Serpong, BSD Tangerang Selatan, Sabtu (9/11).

Meski begitu, Airin berharap rencana evaluasi tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembiayaan hingga manfaat ke masyarakat. Terlebih pelaksanaan Pilkada langsung juga merupakan kesepakatan pemerintah, yang sebelumnya menilai dapat meminimalisir biaya yang tinggi.

"Ini dulukan disepakati bisa mengurangi pembiayaan (dengan) Pilkada langsung. Tapi ternyata sama saja dan malah jauh lebih besar. Belajar dari itu semua saya yakin Pak Mendagri sudah memikirkan rumusan terbaik seperti apa, tinggal dilihat manfaat untuk masyarakat," katanya.

1 dari 1 halaman

Alasan Mendagri Minta Pilkada Langsung Dievaluasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta sistem Pilkada secara langsung dikaji ulang. Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya.

Tito mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik, tetapi biaya politiknya terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar, mau jadi Bupati mana berani dia. Sudah mahar politik," ucap Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). (mdk/cob)

Baca juga:
Nasdem Setuju Pilkada Langsung Dievaluasi Kembali
Gonjang Ganjing Pilkada Langsung Mau Dievaluasi karena Politik Uang, Sudah Tepatkah?
Usung Gibran atau Tidak di Pilkada Solo, PDIP akan Putuskan Sebelum Januari
Jika PDIP Pilih Gibran di Pilkada Solo, PAN dan PKS Siap Usung Purnomo
PPP Nilai Sudah Waktunya Pilkada Langsung Dievaluasi
Wakil Ketua MPR Minta DPR Kaji Usul Tito Soal Evaluasi Pilkada Langsung