Alasan Div Hubinter Polri Lama Balas Surat Kejagung Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dalam sidang perkara penghapusan red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra. Mantan Sekretaris National Central Bureau (Ses NCB) Interpol Indonesia itu menjadi saksi atas terdakwa Djoko Tjandra.

Sidang perkara kasus penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra tersebut digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Dalam persidangan, Nugroho menjelaskan, alasan Div Hubinter Polri lama membalas surat Kejaksaan Agung terkait penerbitan red notice Djoko Tjandra. Padahal surat dari Kejagung yang diberikan pada April 2020 itu bersifat rahasia dan segera, namun baru dibalas pada Juni 2020.

"Yang saya ingin tanyakan kenapa lama sekali disikapi, padahal jelas-jelas semua mendengarkan sifat dari surat tersebut amat sangat segera," tanya Hakim Ketua Muhammad Damis.

"Saya mendapat konsep dari Kabag satu per satu diajukan seperti itu, dan sempat saya tanyakan kapan mau persiapan gelar. Setelah surat ini, kemudian ada perintah lagi dari pimpinan untuk membuat," jawab Nugroho.

"Saya tanya apa sebabnya waktu yang dibutuhkan amat sangat jauh? Dua bulan kurang dua hari?" tanya hakim kembali.

"Kalau enggak salah waktu itu sempat terjeda ada keberangkatan ke Serbia," jawab Nugroho.

Nugroho memberikan alasan terjedanya untuk membalas surat ke Kejaksaan Agung, karena sedang melakukan persiapan penjemputan terhadap buronan pembobol Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun.

"Waktu itu terjeda, pada saat proses kita persiapan keberangkatan untuk menjemput Maria Pauline Lumowa. Menjemput MPL ke Serbia," ungkapnya.

Selama proses persiapan tersebut, ia menyebut telah melakukan rapat berkali-kali. Sehingga, hal itulah yang membuat terbengkalainya surat balasan Kejaksaan Agung.

"Kita rapat berkali-kali untuk mempersiapkan itu, sehingga itu tertunda di bulan Mei kalau enggak salah," tandasnya.