Alat Diagnosa DBD di NTT Rusak, DPR Minta Kemenkes Kerja Cepat

Merdeka.com - Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) menimpa Nusa Tenggara Timur (NTT). Informasi terakhir, 37 warga NTT meninggal dunia akibat DBD. Kemenkes menyebutkan, salah satu faktor penyebab telatnya penanganan, dikarenakan alat diagnosis yang tidak dapat digunakan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo mengatakan, evaluasi terhadap kesiapan menghadapi DBD sudah selaiknya dilakukan. Tentu dengan harapan, penanganan ke depan menjadi lebih baik.

"Saya nggak akan bicara kelambatan atau tidak. Ini sudah bergema dan menjadi di banyak saudara kita. Segeralah lakukan tindakan saja. Kalau kita bicara karena begini, ya kita semua harus mengukur diri. Sosialisasinya kurang masif. Kalau kita saling menyalahkan, ini sudah terjadi. Korbannya saudara kita sendiri sehingga kita harus bertindak ke depan," kata dia di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/3).

Dia menegaskan, tindakan cepat untuk menangani DBD harus dilakukan. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian, terutama bagian yang menjadi tanggung jawabnya.

"Itu harus penanganan cepat, pusat harus mengirimkan apa yang perlu dibantu dan saya kira Pak Menteri (Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto) sudah langsung ke sana tanggap cepat sekali," urainya.

"Saya kira kita harus hormati dan memang harapan kita dalam beberapa hari ini kita sudah tidak ingin mendengar saudara kita tidak tertolong karena ini sebenarnya bisa diatasi kok," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes, Saraswati mengatakan, Kemenkes telah mengirim tim dokter spesialis ke NTT untuk menangani kasus DBD.

"Kemarin Pak Menteri (Menkes Terawan Agus Putranto) bersama tim dari Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P), sudah menambah tenaga dokter spesialis sehingga diagnosisnya lebih cepat. Kalau tidak salah ada 20 dokter," kata dia, di Manhattan Hotel, Jakarta, Rabu (11/3).

Selain dokter spesialis, Kemenkes juga mengirim lima alat diagnostik untuk menguji sampel pasien yang diduga terkena DBD. Menurut Saraswati, alat diagnostik yang ada di NTT tak dapat digunakan lagi.

Sebabnya, selama ini alat diagnostik dipaksa bekerja tidak sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya, alat diagnostik berkapasitas 80 sampel dipaksa untuk menguji lebih dari 300 sampel pasien diduga terpapar DBD.

"Akibatnya apa yang mungkin dilihat trombositnya harusnya sudah drop, sudah harus segera dilakukan penanganan transfusi misalnya jadi kelihatannya ternyata belum. Akhirnya terlambat dalam memutuskan tindakan penanganan karena alat diagnostiknya ada kelemahan," kata dia.

Saraswati memastikan, Kemenkes akan melibatkan sejumlah pihak untuk menangani kasus DBD di NTT. Baik melibatkan unsur kepolisian, TNI, maupun masyarakat setempat.

Ihwal penanganan terhadap DBD di NTT menggunakan pengasapan, Saraswati menyebut sudah sesuai SOP. Berdasarkan protap program P2P, hal pertama yang dilakukan ketika menemukan warga terpapar DBD adalah pengasapan.

"Memang protapnya seperti itu," ucapnya.

Ia mengimbau seluruh masyarakat tidak hanya NTT untuk menjaga kebersihan lingkungan. Setiap keluarga juga harus memastikan tak ada sarang nyamuk di rumahnya masing-masing.

"Di musim seperti ini jaga hidup bersih," pungkasnya.