Amnesti Internasional Sebut Pelemahan KPK Kali Ini Sulit Dibendung

PERISTIWA | 19 Oktober 2019 20:24 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid menyebut, upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini sulit dibendung. Karena KPK melawan aktor-aktor besar yang berusaha melemahkan KPK.

Usman mengungkit kembali pertarungan cicak dan buaya yang menjadi polemik beberapa tahun lalu. Dia berkata, kali ini KPK, yang dikonotasikan lemah sebagai cicak, melawan kumpulan buaya.

Usman menjelaskan, cicak vs buaya sebelumnya dapat dimenangkan oleh koalisi masyarakat dan KPK. Sebab, KPK mendapatkan dukungan kuat untuk melawan satu institusi yang berupaya melemahkan komisi antirasuah.

Namun, saat ini posisinya berbeda, KPK dilemahkan dari berbagai pihak. Yaitu dari kepolisian, partai politik, dan oknum di pemerintahan.

"Sekarang kenapa sulit dibendung karena antara mereka yang ada di kepolisian, yang ada di Parpol yang merasa terancam dengan adanya KPK, dan yang ada di dalam pemerintahan yang merasa terancam dengan KPK," ujar Usman dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).

Upaya pelemahan tersebut adalah dengan teror kepada penyidik KPK Novel Baswedan dengan air keras. Kasus penyerangan tersebut tidak kunjung dipecahkan kepolisian selama dua tahun lebih. Malah ada dugaan keterlibatan kepolisian.

Kedua, pelemahan KPK melalui revisi UU oleh DPR. UU KPK itu baru saja berlaku dua hari lalu. Beberapa pasal dianggap melemahkan misalnya KPK harus izin penyadapan dan keberadaan dan fungsi dewan pengawas KPK.

Usman menyebut, ada oknum pemerintahan yang khawatir dengan KPK. Pihak kepolisian bahkan jenderal yang merasa terancam dengan KPK. Sampai pimpinan partai politik yang khawatir dengan keberadaan KPK. Usman menyebut tiga aktor tersebut berkolaborasi dengan analogi kumpulan buaya untuk melemahkan KPK.

"Bahkan seperti cicak buaya tetapi kali ini buayanya tidak sendiri tetapi kumpulan buaya melawan cicak yang sama," ujar Usman.

Baca juga:
KPK Harap Segera Terima Dokumen UU Baru Demi Kepastian Hukum
KPK Belum Terima Dokumen UU Nomor 19 Tahun 2019
Kemenkum HAM Resmi Catat Revisi UU KPK Jadi UU Nomor 19 tahun 2019
Isu Pelemahan KPK Ganggu Perekonomian Nasional
Di UU KPK Baru, PKS Hanya Setuju Soal SP3
Tutup Aksi, Mahasiswa Beri Spanduk Bergambar Tikus Berdasi ke Polwan

(mdk/bal)