Hot Issue

Ancaman Sekolah Kian Mahal Karena UU Cipta Kerja

Ancaman Sekolah Kian Mahal Karena UU Cipta Kerja
PERISTIWA | 7 Oktober 2020 09:54 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Cahyono Agus, Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS), kaget bukan kepalang begitu membaca final draf RUU Cipta Kerja. Dia merasa tertipu, sebab klaster pendidikan masih ada di dalam beleid yang kontroversial tersebut.

Padahal menurut dia, Kemendikbud sudah sepakat untuk menarik klaster pendidikan. Dia tak ingin pendidikan malah menjadi komoditas dagang. Hal itu tercantum dalam paragraf 12 pasal 65 UU Cipta Kerja.

Pasal 65 berbunyi:
(1)Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU Cipta Kerja akhirnya disahkan DPR pada Senin 5 Oktober 2020. Hanya Demokrat dan PKS yang menolak. Sisanya 7 fraksi partai politik di DPR menerima UU itu.

"Paragraf 12 pasal 65 masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja. Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan," kata Cahyono.

Dia mengutip pasal 1 huruf d Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Cahyono mendefinisikan ‘usaha’ sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Hal itu dianggap bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan bangsa, dan pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan itu hak setiap warga.

Padahal Kamis, 24 September lalu, Kemendikbud mengaku telah mencabut klaster pendidikan dari draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pencabutan tersebut diusulkan kepada panitia kerja, dan telah diputuskan dalam rapat kerja pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI telah sepakat mengeluarkan klaster pendidikan dari draf RUU Cipta Kerja," jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im.

Hal ini pun memantik protes dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G).

Baca Selanjutnya: 4 Bahaya Bagi Pendidikan...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami