Anggota Kompolnas Nilai UU Otsus Papua Belum Dijalankan dengan Baik

PERISTIWA » MALANG | 25 Agustus 2019 01:03 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat pada awal pekan ini. Peristiwa itu buntut insiden dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang beberapa waktu sebelumnya.

Anggota Kompolnas, Bekto Suprapto, menilai masalah paling mendasar di Papua yaitu karena adanya ketidakadilan sejak bersatu dengan NKRI.

"Ini masalahnya feeling injustice khususnya kaitannya dengan perlakuan. Jadi segala sesuatu dilihat dari kacamata Jakarta, orang Papua bodoh, malas, susah diajak bicara. Bukan itu. Kita harus paham bagaimana masyarakat Papua," kata Bekto di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Selain itu, katanya, dua bab dalam UU Otonomi khusus Papua belum dijalankan dengan baik bahkan cenderung abai. Akibatnya muncullah istilah ketidakadilan itu.

"Dalam pendidikan Akpol maupun Sespim, wajib ada pemahaman tentang adat istiadat, budaya, dan filosofi Papua. Kedua bab tersebut terabaikan," ungkap Bekto.

Kapolda Papua itu menjelaskan, hukum adat di masyarakat paling kuat berada di Papua. Sayangnya, pemerintah kurang memberikan perhatian khusus soal itu. Sehingga, lanjut dia, petugas keamanan yang bertugas tidak memahami kondisi bumi Cendrawasih dan hanya memikirkan hukum positif saja.

"Pikirannya hukum positif. KUHP KUHAP. Ini masalah. Karena perang suku adalah mekanisme penyelesaian masalah berdasarkan budaya, namun dipandang kerusuhan," kata Bekto.

Baca juga:
Kominfo Sebut Akses Internet di Papua Dibatasi Sampai Situasi Reda dan Hoaks Menurun
Menteri Pertahanan Minta Tindak Tegas Pelaku Rasisme
Yorrys Nilai Kasus Papua & Papua Barat Bisa Diatasi dengan Pendekatan Antropologi
Pascakerusuhan 19 Desember, Yorrys Sarankan Jokowi Kunjungi Papua
Anies: Jakarta Rumah Bagi Seluruh Suku Bangsa
Masyarakat Papua Minta Pemerintah Transparan Serta Beri Hukuman Pelaku Kekerasan

(mdk/lia)