Anies Berdalih Target Pajak Belum Tercapai karena Faktor Ekonomi

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 dari sektor pajak daerah sebesar Rp44,5 triliun. Namun hingga saat ini target belum tercapai dan masih tercatat dalam kisaran 70,68 persen atau Rp31,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan akan segera menggelar rapat membahas hal ini. Dia mengatakan pihaknya rutin menggelar rapat setiap pekan membahas soal PAD. Capain PAD menurutnya tergantung dari kondisi ekonomi.

"Kita lihat besok mudah-mudahan beres. Karena memang sangat tergantung kondisi ekonomi. Bukan hanya usaha kita tapi juga kalau transaksinya enggak ada, apa yang mau dipajakin? Kan problem bukan pajaknya, tapi transaksinya," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Anies menyampaikan, transaksi besar yang diproyeksikan tahun ini telah didorong pihaknya agar diselesaikan objek pajak sejak tahun lalu. Dalam hal ini pihaknya mendatangi objek pajak.

"Jadi memang kita datangi untuk transaksi-transaksi besar yang kita tahu akan terjadi di 2020 kita undang untuk diselesaikan 2019. Itu menggambarkan bahwa isunya lebih pada jumlah transaksi," pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi optimistis pembahasan RAPBD 2020 tepat waktu pada akhir November mendatang, kendati waktu yang tersisa hanya sekitar sebulan. APBD 2020 harus disahkan pada akhir November.

"Sekarang (AKD) sudah mulai terbentuk, ya insya Allah semua keputusan berjalan dengan baik, semaksimal mungkin kita lakukan karena juga baru bentukannya, ya mudah-mudahan semua akan pasti bisa selesai," jelasnya.

Prasetyo mengatakan pembahasan akan dimulai pada Selasa (22/10), setelah rampung penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Sebanyak 15 pimpinan AKD telah ditetapkan dalam rapat paripurna pada Senin siang.

"Sekarang komisi-komisi sudah terbentuk, diketok palu tadi mudah-mudahan besok sudah ada kegiatan teman-teman di komisi," ujarnya.

Kendati hanya ada waktu sebulan, politikus PDIP ini mengingatkan agar pembahasan setiap item anggaran jangan dilakukan dengan terburu-buru, apalagi ini anggaran APBD Murni 2020.

"Tapi juga (harus) koreksi karena anggaran murni ini enggak bisa buru-buru karena enggak bagus juga," kata dia.

Dalam draf KUA PPAS RAPBD 2020, sejumlah mata anggaran mendapat sorotan dari sejumlah fraksi. Salah satunya terkait kenaikan anggaran TGUPP dan pembelian perangkat lunak antivirus.