Anies Hingga Ridwan Kamil Tak Hadir, DPR Tunda Bahas Penanganan Banjir

Merdeka.com - Komisi V DPR menunda rapat penanganan banjir di Jabodetabek. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir.

"Kita akan agendakan pada masa sidang berikutnya. Maka rapat hari ini saya nyatakan ditunda," ujar Ketua Komisi V Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Lasarus menyampaikan kepada perwakilan para gubernur agar dijadwalkan untuk hadir pada rapat berikutnya. Anggota Fraksi PDIP ini menyarankan gubernur ini bicara langsung di DPR.

"Jangan bicara di luar sana jadi konsumsi publik politis jadinya. Kita undang tidak dalam konteks politis tapi untuk menyelesaikan masalahnya," ujarnya.

Lasarus menyayangkan ketidakhadiran para gubernur tersebut. Karena pembahasan ini penting untuk menarik solusi banjir Jakarta.

DPR juga menganggarkan penanganan banjir sangat besar. Selama ini dinilai kurang koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Selain itu, Komisi V sulit mengundang pihak yang bukan mitra kerja komisi. Prosesnya, harus persetujuan pimpinan DPR dan Komisi II karena undang gubernur. Setelah itu baru dapat bersurat ke pihak yang akan diundang.

"Enggak bisa undang langsung karena bukan mitra," ucapnya.

Anies Hingga Ridwan Kamil Absen

Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat membahas penanganan banjir Jakarta di Jabodetabek. Rapat ini mengundang Menteri PUPR, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Pantauan di ruang rapat, hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, serta Bupati Bogor Ade Yasin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir. Mereka masing-masing digantikan oleh perwakilan.

Anies diwakilkan Deputi Tata Ruang Vera Revinasari. Ridwan Kamil diwakilkan Sekda Banten Setiawan Wangsaatmaja. Wahidin Halim diwakilkan Sekda Banten Al Muktabar.

Rapat dipimpin Ketua Komisi Lasarus. Diberikan kesempatan pertama untuk memberikan keterangan kepada Menteri Basuki.

"Rapat saya nyatakan terbuka untuk umum," kata Lasarus membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Lasarus menjelaskan, rapat dengar pendapat ini sengaja digelar karena masih ada masalah koordinasi dan komunikasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Masih terjadi kendala-kendala koordinasi dan komunikasi dan seterusnya. Agar tak berkembang di ruang publik maka kami mengundang untuk rapat," jelasnya.