Aparat Diduga Terlibat TKI Ilegal, BP2MI Bakal Temui Panglima TNI dan Kapolri

Aparat Diduga Terlibat TKI Ilegal, BP2MI Bakal Temui Panglima TNI dan Kapolri
Kepala BP2MI Benny Rhamdani. ©2020 Liputan6.com/Tira Santia
NEWS | 29 Desember 2021 13:43 Reporter : Ronald

Merdeka.com - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia diduga telah terorganisir. Bahkan aparat pun terlibat dalam hal ini.

Dia mengungkapkan, keterlibatan aparat tersebut didasarkan keterangan Susanto alias Acing pemilik kapal yang membawa PMI ilegal.

"Artinya, kegiatan susanto ini kegiatan yang sudah lama sebetulnya dilakukan dan diketahui banyak pihak. Kenapa tidak tersentuh aparat? Karena mendapatkan perlindungan diduga kuat atau backing dari oknum-oknum aparat yang ada di daerah," katanya di Jakarta, Selasa (28/12).

Benny pun menegaskan, tahu siapa saja yang bermain dalam hal ini.

"Maka, sebagai Ka BP2MI saya akan bertemu dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Menkopolhukam," tegasnya.

BP2MI, dia menambahkan, memberikan rekomendasi penanganan PMI dalam hal pencegahan penempatan ilegal yang dilakukan para sindikat dan mafia ini membutuhkan kerjasama, sinergi, kolaborasi dan koordinasi aktif.

"Sehingga nanti dalam kasus ini, pelaku Susanto alias Acing dan sindikasi dapat dihukum berat sesuai peraturan yang ada," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Temuan BP2MI ditanggapi Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah. TNI AU masih melakukan pendalaman secara serius terkait informasi dari BP2MI.

"Sesuai instruksi pimpinan TNI AU, kami masih melakukan pendalaman dengan berkoordinasi dengan semua stake holder, untuk menggali dan mengembangkan informasi lebih lanjut agar masalahnya lebih jelas," katanya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (29/12).

Menurutnya, bila terbukti ada prajurit TNI AU yang terlibat dalam proses pengiriman TMI ilegal tentu pihaknya akan bertindak.

"Maka dipastikan TNI AU akan memberikan sanksi hukum tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

(mdk/fik)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini