Aset Negara di Makassar Digugat, Polda Sulsel Bentuk Tim Berantas Mafia Tanah

Aset Negara di Makassar Digugat, Polda Sulsel Bentuk Tim Berantas Mafia Tanah
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi E Zulpan. ©2021 Merdeka.com/Salviah Ika Padmasari
NEWS | 23 Oktober 2021 03:00 Reporter : Ihwan Fajar

Merdeka.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah. Pembentukan satgas ini di tengah gugatan terhadap aset milik negara, khususnya yang dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Kota Makassar.

"Ini sesuai instruksi pimpinan Polri dan kita juga menindaklanjuti. Kita berharap, kalau ada masyarakat yang merasa jadi korban penyerobotan tanah, tanahnya diambil mafia tanah, silakan lapor ke Polda," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Komisaris Besar Polisi E Zulpan saat ditemui di Kanre Jawa, Jalan Boulevard Makassar, Jumat (22/10).

Zulpan mengimbau masyarakat melapor ke Polrestabes Makassar maupun Polda Sulsel jika tanahnya diserobot mafia tanah. Dia menyatakan, pihaknya akan memberikan bantuan penanganan secara tuntas.

"Silakan lapor ke Polrestabes (Makassar) atau ke Polda (Sulsel)," kata dia.

Meski demikian, kata Zulpan, Polda Sulsel belum berencana untuk membuka posko pengaduan mafia tanah. Alasannya, belum banyak yang melaporkan soal mafia tanah.

"Posko dibentuk kalau ada kejadian luar biasa atau ada korbannya ratusan. Kalau laporan yang diterima sekarang tidak sebanyak itu," bebernya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sulsel Bambang Priono mengungkapkan ada aset milik negara digugat dua orang yang sama. Aset yang digugat di antaranya milik PT Pelindo, PT PLN, Jalan Tol, Masjid Al Markaz, dan Universitas Hasanuddin. Nilainya ditaksir sekitar Rp1 triliun.

"Rata-rata tanahnya milik BUMN dan penggugatnya orang yang sama dan itu juga. Ini kalau di total nilai asetnya bisa hampir Rp1 triliun," ujarnya kepada wartawan.

Bambang mengungkapkan, aset itu digugat berdasarkan tanah rincik. Pihaknya meragukan surat tanah rincik tersebut karena berupa eigendom verponding.

"Apa iya dulu tanahnya di mana-mana dan celakanya yang dipakai menggugat itu rincik. Inilah tugas penegak hukum untuk mencari tahu kenapa bisa sama," ucap Bambang. (mdk/yan)

Baca juga:
Dukung Langkah Pemerintah Berantas Mafia Tanah, LPSK Janji Lindungi Korban
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, KSP Klaim Pemerintah Tutup Langkah Mafia Tanah
Penyebab Aksi Mafia Tanah Tak Berkesudahan Hingga Buat Jokowi Kesal
Pemerintah Bongkar Cara Kerja Mafia Tanah
PNS ATR Terlibat Mafia Tanah, Menteri Sofyan Tak Segan Pidanakan
BPN: Kasus Mafia Tanah Tak Bisa Diselesaikan Sendiri-Sendiri

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami