Aturan Turunan UU Cipta Kerja Diyakini Tak Mampu Perbaiki Kekurangan

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Diyakini Tak Mampu Perbaiki Kekurangan
PERISTIWA | 16 Oktober 2020 17:12 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Pemerintah mulai membahas dan menyusun aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja setelah menerima naskah final dari DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin keterbukaan dalam proses pembahasan. Bahkan, bakal melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan sebelum menerbitkan Perpres dan PP.

Pengamat Hukum Tata Negara, Said Salahudin menilai, aturan turunan UU Cipta Kerja mustahil dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Dia menilai, janji Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan untuk membenahi masalah tersebut melalui aturan turunan hanyalah pemanis.

"Mau se-transparan apapun, se-akomodatif apapun pemerintah dalam menyusun produk regulasi tersebut, hasilnya kelak akan sama saja: norma yang diatur dalam PP, Perpres, dan Permen, akan sulit diharapkan dapat memulihkan kerugian konstitusional masyarakat, terutama elemen buruh, atas berlakunya UU Cipta Kerja," kata Said saat dihubungi merdeka.com, Jumat (16/10).

Baca Selanjutnya: Tak Bisa Ubah UU...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami