Awas 'Nasib Setnov' Terulang, Klaim Didukung Jokowi Berujung Tsunami Politik

PERISTIWA | 10 November 2019 00:26 Reporter : Ya'cob Billiocta

Merdeka.com - Situasi internal Partai Golkar terus memanas, jelang pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) dengan agenda utama pemilihan ketua umum. Analis Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Fathur Rijal menilai, dalam sejarahnya di era reformasi, Munas Golkar hampir tidak bisa diintervensi pihak luar manapun, termasuk Presiden.

"Jadi ketika ada anggapan belakangan bahwa Presiden Jokowi (Joko Widodo) mendukung menterinya, Airlangga Hartarto sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024, hal tersebut bukan saja harus dianggap sebagai opini segelintir orang, tetapi juga bisa jadi 'jebakan' buat partai," kata Fathur dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (9/11).

Fathur menerangkan, terpilihnya Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketum pada Munaslub Golkar tahun 2016, saat itu coba diasumsikan dengan opini dukungan Presiden Jokowi. Ternyata pada akhirnya malah menjadi tsunami politik bagi Partai Golkar. Setnov ditangkap KPK, kemudian menyusul Sekjen Golkar saat itu Idrus Marham.

"Saat itu bisa jadi asumsi dukungan kekuasaan, dalam hal ini di mana ada kesan Presiden Jokowi mendukung posisi politiknya, kemudian dalam kendali Setya Novanto terjadi berbagai kejadian hukum dan politik yang cukup mengguncang," ungkap kandidat doktor Universitas Padjadjaran tersebut.

Terpilihnya Setnov secara aklamasi, lanjut Fathur, karena faktor diopinikan adanya dukungan Presiden yang akhirnya membuat Golkar tidak solid ketika Setnov dicokok KPK karena kasus korupsi. Sebab, pemilihan Setnov kala itu tidak melihat bagaimana aspirasi DPD I dan DPD II yang adalah pemilik suara sebenarnya dalam Munas.

"Tsunami politik itu kemudian dihadapi Golkar dengan tidak jelasnya komando, sampai akhirnya terpilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Dan dalam perjalanan politiknya, Airlangga malah mencatat rekor terburuk dalam sejarah perolehan suara dan kursi Partai Golkar," sebutnya.

Menurut Fathur, hal itu dibuktikan dengan hasil Pemilu 2019, perolehan suara dan kursi Golkar merosot dari 14,75 persen atau 91 kursi di Pemilu 2014, menjadi 11,71 persen atau 85 kursi di Pemilu 2019.

"Dari Pemilu ke Pemilu, suara dan kursi Golkar tidak pernah meningkat sejak era Akbar Tandjung," tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi menyakini Partai Golkar terus melejit di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Dia pun menilai Airlangga sukses memimpin Golkar.

"Saya yakin Golkar terus melejit karena ketua-nya top," kata Jokowi saat sambutan di HUT ke-55 Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (6/11).

Terlebih, Airlangga saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sehingga, ia yakin kepemimpinan Airlangga di Golkar berkualitas.

"Memang top beliau kan Menko Perekonomian loh, jabatan yang sangat strategis saat ini," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, politikus Golkar Adies Kadir mengatakan, sinyal dukungan Jokowi terhadap Airlangga sebagai ketua umum sudah lama. Menurutnya, restu presiden tidak hanya terlihat dalam gestur Jokowi di HUT Golkar kemarin malam (6/11).

"Ini kan tidak mengejutkan, hal ini kan sudah lama kalau Pak Jokowi Memang dukung Pak Airlangga," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Adies menyebut, sinyal itu sudah ditunjukkan saat Jokowi menerima para Ketua DPD Golkar tingkat satu bersama Airlangga di Istana beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, saat HUT Golkar, Jokowi memuji keberhasilan Airlangga selama memimpin Golkar.

Baca juga:
Jokowi Bantah Pujian ke Airlangga Sebagai Dukungan di Munas Golkar
Didukung AMPI, Airlangga Sebut Golkar Sudah Solid
Jokowi Diingatkan agar Menko Perekonomian Tak Rangkap Jabatan Parpol
Loyalis Bamsoet Sebut Wajar Jokowi Puji Airlangga, Soal Restu Nanti Dulu
VIDEO: Bamsoet Kembali Tabuh Genderang Perang Lawan Airlangga di Bursa Caketum Golkar

(mdk/cob)