Bahas RUU Kontroversial, DPR Diminta Libatkan Mahasiswa

PERISTIWA | 18 Oktober 2019 13:02 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Sunan Gunung Djati Bandung mendorong adanya Judicial Review terhadap beberapa Undang-Undang yang dinilai meresahkan masyarakat. Hal ini diperlukan agar ketegangan publik mereda dan masyarakat merasa bahwa hukum telah ditegakkan dengan adil.

"Kami harap lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi segera merespon keresahan publik yang mencuat akhir-akhir ini dengan melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang yang kontroversial, terutama UU KPK," kata Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Umar Ali Muharrom dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/10).

Dia menilai, UU KPK yang disahkan beberapa waktu lalu oleh DPR RI belum mencerminkan kehendak publik. Hal ini dilihat dari serangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai elemen lainnya setelah UU tersebut disahkan.

Selain UU KPK, Umar juga meminta, DPR RI dan Pemerintah mengkaji kembali dengan seksama beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sempat tertunda pengesahannya, seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.

Senat Mahasiswa UIN Bandung juga menyampaikan beberapa poin rekomendasi, diantaranya menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk mengadakan pengkajian ulang terhadap semua RUU dengan melibatkan elemen mahasiswa, dan menjalankan prosesnya dengan lebih transparan dan akuntabel.

Terkait UU Pesantren, Umar mengungkapkan, Pemerintah diharapkan lebih memperjelas makna pesantren secara filosofis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu Pemerintah juga diminta untuk lebih mencurahkan perhatian dalam menyelesaikan persoalan bangsa, terutama terkait Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla), perampasan tanah petani, kriminalisasi buruh dan petani, dan beragam problem kebangsaan lainnya.

"Pemerintah dan lembaga negara lainnya harus mampu menunjukkan keberpihakannya kepada urusan-urusan publik agar masyarakat percaya bahwa mereka mampu memegang mandat rakyat," tutup Umar.

Baca juga:
Siang Ini, Sekjen MPR Gelar Gladi Kotor Pelantikan Presiden
Gerindra: Kita Tetap Kritis Meski Dukung Pemerintah
Jalanan Sekitar Gedung DPR Bakal Ditutup Sampai Pelantikan Presiden
Safari ke Sejumlah Partai, Fraksi PKS Bangun Kerja Sama Demi Tingkatkan Kerja DPR
Gerindra soal UU KPK Mulai Berlaku: Sekarang Semua 'Bola' Ada di Pemerintah
Sekjen PPP: Kabar yang Saya Dengar, Jokowi Tidak Menandatangani UU KPK

(mdk/fik)

TOPIK TERKAIT