Bansos Pemprov Jabar untuk Yayasan di Tasikmalaya Diduga Disunat 50 Persen

Bansos Pemprov Jabar untuk Yayasan di Tasikmalaya Diduga Disunat 50 Persen
Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com
PERISTIWA | 27 Februari 2021 04:32 Reporter : Mochammad Iqbal

Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, saat ini tengah memeriksa 14 lembaga pendidikan keagamaan. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan pemotongan bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020 hingga 50 persen.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, M Syarif mengatakan bahwa pihaknya memang sudah menerima 14 laporan dugaan pemotongan bansos. Namun menurutnya hingga saat ini masih ada ratusan yayasan yang belum melakukan pelaporan.

Menurut dia, tidak melaporkan yayasan akan pemotongan itu diduga ada intervensi dari beberapa pihak sehingga menghalangi proses penyelidikan. "Hasil perhitungan sementara dana yang dipotong mencapai Rp 2 miliar lebih, tapi masih ada 200 yayasan yang dapat bantuan sosial sampai sekarang belum melaporkan," kata Syarif, Jumat (26/2).

Di Kabupaten Tasikmalaya, menurutnya, di tahun 2020 terdapat ratusan lembaga yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Namun di antara mereka memang masih ada yang enggan menceritakan sepenuhnya akan pemotongan itu.

Walau begitu, Syarif memastikan bahwa pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan untuk mengungkap aksi tersebut. "Jika ada pihak yang mencoba menghalangi akan ada sanksinya," ucapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pemotongan bansos dilakukan sebesar 50 plus 5 persen. Yang 5 persen adalah biaya tambahan untuk pembuatan laporan.

Sementara itu, Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Ansor NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Ropik menyebut bahwa pemotong dana bansos adalah oknum yang mengaku sebagai fasilitator. “Pemotongan terjadi di sejumlah wilayah. yang paling parah ada yang potongannya sampai 50 persen," kata Asep.

Modus pemotongan tersebut, dijelaskan Ropik, adalah minta jatah 50 hingga 60 persen, atau sekitar Rp 150 juta, Rp 200 juta, hingga Rp 350 juta. Setelah menerima jumlah itu, mereka kemudian meminta jatah tambahan sebesar Rp 5 juta.

"Alasannya untuk penggantian biaya transportasi hingga untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban," ujar Asep. (mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami