Banyak Kebijakan Atasi Corona Pemerintah Daerah yang Baik Bisa Jadi Contoh Nasional

Banyak Kebijakan Atasi Corona Pemerintah Daerah yang Baik Bisa Jadi Contoh Nasional
PERISTIWA | 4 April 2020 13:00 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pandemi corona covid-19 terus menjadi perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, seluruh sektor bisnis sekaligus masyarakatnya terkena dampak dari penyebaran wabah ini.

Ahli Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan, mengatakan perlu adanya sinergi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, dan pemerintah daerah, baik gubernur maupun walikota dan bupati.

"Kalau kita tidak bersatu padu dan (memutuskan) strategi perangnya, tidak (akan) cukup itu. Arah kebijakan pusat tidak clear dan jelas, maka ini bisa berguguran. Bukan hanya rakyat, panglima perangya gugur," kata dia dalam wawancaranya dengan Smart FM Jakarta, Sabtu (4/4).

Djohar menilai banyak ide bagus justru berasal dari daerah. "Ada daerah yang memberlakukan jam malam, itu ide bagus. Karena mereka masih melihat orang masih kumpul-kumpul di warung kopi. Masih ada pasar kaget malem-malem," terangnya.

Kemudian, menyetop bus antar provinsi untuk menahan mobilitas penduduk yang bandel. "Seperti mudik. Tegaskan, bahwa mudik, tidak boleh. Tegaskan. Jangan imbau-imbau. Bukan negara penghimbauan," tegasnya.

Selanjutnya, meliburkan anak-anak sekolah sebelum ada kebijakan pusat. Serta menurut Djohar, pemerintah daerah sudah mengalihkan dana APBDnya untuk memerangi corona, termasuk dana pemilihan daerah. Semuanya sudah direalokasikan untuk penanganan corona di daerah.

"Di daerah itu sebetulnya justru harus kita apresiasi. Kasih semangat. Didorong oleh pusat," kata Djohan.

1 dari 1 halaman

Pemerintah Pusat Diminta Tegas

diminta tegas

Menurutnya, strategi perang yang tepat digunakan dalam situasi seperti ini adalah 'high profile', bukan low profile. Hal tersebut agar yang di daerah juga memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi pandemi ini.

"Jadi strategi perangnya harus high profile. tidak bisa lagi low profile. Supaya daerah itu bersemangat. Jadi arahan kebijakan pusat itu harus sesuai, harus jelas," tegas Djohar.

Djohar juga menyebut, bahwa daerah seharusnya didorong oleh pusat untuk melawan perang ini, bukan malah di-discourage.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)

Baca juga:
Data Sabtu 4 April: Pasien Covid-19 di Jakarta 1.071 Orang
Pemerintah Diminta Hapus Pajak Dividen Perorangan untuk Kurangi PHK
UMKM Bisa Bertahan di Tengah Tekanan Corona Selama Mampu Menyesuaikan Pasar
Ada Wabah Corona, Penataan 4 Stasiun Kereta di Jakarta Dihentikan Sementara
Gubernur NTB Dukung Sikap Pusat yang Tolak Lockdown Cegah Penyebaran Corona
KPK Tak Dilibatkan Menkum HAM Soal Usul Pembebasan Napi Korupsi Terkait Wabah Corona
226 Jemaah GBI Lembang Positif Covid-19 Usai Ikut Acara Keagamaan, Ini Kronologinya

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami