Bawaslu Awasi Peluang Penyalahgunaan Wewenang 6 Calon petahana di Jateng

Bawaslu Awasi Peluang Penyalahgunaan Wewenang 6 Calon petahana di Jateng
PERISTIWA | 2 Oktober 2020 00:01 Reporter : Danny Adriadhi Utama

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menurunkan tim di 21 kabupaten kota melakukan pengawasan secara ketat. Sebab majunya enam calon petahana yang ditetapkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jawa Tengah berpotensi melakukan penyalahgunaan jabatan.

"Total Panwas ada 6.419 orang, saya minta langsung untuk turun ke daerah-daerah. Tentu kondisinya patut mendapat pengawasan yang serius. Karena mereka ada potensi menyalahgunakan wewenang dan juga peluang untuk memobilisasi para kepala desa (kades)," kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Subkhi Abdul Kadir Arif di Semarang, Rabu (1/10).

Dia menyebut, jika nanti ditemukan salah satu pasangan calon memanfaatkan anggaran covid-19 untuk biaya kampanye terutama pada calon tunggal untuk kepentingannya. Maka Bawaslu akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada.

"Potensi penyalahgunaan anggaran covid-19 ini ada peluang besar untuk kampanye. Jelas tidak diperkenankan program itu digunakan untuk pemilihan kepala daerah, itu dilarang," jelasnya.

Saat ini, Bawaslu sedang memonitor jalannya kampanye selama masa pandemi covid-19 Termasuk menekan aksi politik uang yang selalu muncul di Pilkada.

"Pelaku politik uang orangnya tetap sama. Kita akan mengidentifikasi dan memetakan daerah yang rawan. Apalagi kondisi ekonomi tengah bermasalah. Jadi, jangan sampai politik uang dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai jalan pintas," ungkapnya.

Selain itu, Bawaslu juga menyoroti netralitas ASN selama Pilkada 2020. Ia mendapat laporan dari Komisi ASN (KASN) bahwa terdapat lebih dari 50 ASN di Jateng yang diketahui tidak netral yang berada di Purbalingga.

"Ada 50 ASN dianggap melanggar netralitas ASN sebelum masa kampanye berlangsung. Kasusnya kebanyakan, mereka ada terang-terangan menyatakan suka pada salah satu paslon. Dan itu melanggar sikap netralitas. Sanksinya berupa teguran lisan sampai penundaan kenaikan pangkat. Sudah ditindak dari Kemenpan RB," tutup Fajar. (mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami