Bawaslu Temukan 3.900 Karung Beras Bansos Covid-19 Bergambar Bupati Jember

Bawaslu Temukan 3.900 Karung Beras Bansos Covid-19 Bergambar Bupati Jember
PERISTIWA | 9 Mei 2020 11:02 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur mencatat adanya politisasi bantuan sosial Covid-19 terjadi di Kabupaten Jember dengan penempelan gambar Bupati Jember Faida yang merupakan calon petahana yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

"Sejauh ini kami baru menemukan politisasi bantuan sosial di Jember dengan penempelan gambar petahana yang maju melalui jalur perseorangan di sak beras bantuan Covid-19," kata Anggota Bawaslu Jatim Divisi Humas Nur Elya Anggraini dilansir Antara, Sabtu (9/5).

Menurutnya, Bawaslu sudah mengeluarkan surat imbauan yang diteruskan ke Bawaslu provinsi dan daerah sebagai bentuk pencegahan terjadinya politisasi bantuan di tengah pandemi Covid-19, agar tidak ada kepala daerah yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk kepentingan pilkada.

Imbauan yang dikeluarkan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran yang terjadi dan mencegah sedini mungkin ketika ada potensi pelanggaran tersebut muncul seperti politisasi bansos Covid-19.

"Kalau bantuan itu bersumber dari APBN atau APBD harus disampaikan kepada masyarakat dan jangan mempolitisasi bantuan seolah-oleh pemberian kepala daerah, apalagi dalam kemasan bantuan itu bergambar kepala daerah seperti yang terjadi di Jember," tuturnya.

Ia menjelaskan Bawaslu mencoba mencegah adanya pihak-pihak yang mempolitisasi bantuan pada masa pandemi Covid-19 untuk arena kontestasi elektoral, sehingga Bawaslu di daerah juga diharapkan bisa mencegah sedini mungkin potensi terjadinya pelanggaran.

"Kami tidak pernah melarang kepala daerah untuk memberikan bantuan kemanusiaan di masa pandemi COVID-19, namun Bawaslu meminta kepala daerah yang hendak maju kembali di pilkada 2020 tidak mencampurkan perihal bansos dengan kepentingan politik," ucap mantan Bawaslu Jember itu.

Dia mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk pelaksanaan pilkada karena pemerintah dan DPR menyepakati menunda pilkada 2020 pada 9 Desember 2020.

Baca Selanjutnya: Sebelumnya DPRD Jember melakukan inspeksi...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami