Bawaslu Ungkap Alasan Tolak Laporan BPN Terkait DPT

PERISTIWA | 19 Juni 2019 14:56 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga menghadirkan 15 saksi pada sidang sengketa Pilpres di MK. Saksi pertama adalah Agus Muhammad Maksum. Dalam kesaksiannya, Agus menyebut memiliki bukti adanya DPT ganda.

Hal tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu RI, namun ditolak. Ketua Bawaslu M Abhan membenarkan soal laporan BPN itu.

"Pertama memang laporan dari tim BPN soal DPT di daerah yang tidak lanjut di daerah. Kedua, terkait saudara saksi katakan ke Bawaslu RI, betul bahwa suatu ketika kami lupa tanggal, tim BPN ada audiensi dengan kami," ucap Abhan di MK, Rabu (19/6).

Namun, laporan yang disampaikan BPN tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindaklanjuti. "Kami terangkan soal DPT, laporan disampaikan tetapi tidak penuhi syarat formil materil," lanjut dia di hadapan hakim MK.

Meski demikian, Bawaslu berupaya untuk mempertemukan BPN dan KPU terkait aduan soal DPT ganda tim BPN itu.

Sebelumnya, Agus yang merupakan tim IT BPN itu membeberkan temuan ada 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang memiliki tanggal lahir yang sama. Temuan ini didapatnya selama melakukan pendataan.

Kejanggalan ini, kata Agus, sudah disampaikan ke KPU. Namun, KPU menyebut itu adalah hal yang wajar.

Menurut KPU, lanjut dia, jika ada penduduk yang tak tahu tanggal lahirnya, maka akan diberi tanggal lahir pada 1 Januari atau 31 Desember.

"Alasan itu kami terima, tapi kami permasalahkan jumlahnya yang banyak," kata Agus di Sidang MK, Rabu (19/6).

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Bambang Widjojanto Geram Pihak KPU Ambil Foto Alat Bukti di MK
LPSK Tak Bisa Lindungi Saksi Sengketa Pilpres karena Terbatas Undang-undang
Yusril Sebut Keterangan Saksi Kubu Prabowo Campur Aduk
Agus Muhammad Maksum Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres 2019
Sempat Ditutup, Jalan Medan Merdeka Barat Kini Bisa Dilalui
Hakim Minta Kuasa Hukum Prabowo Tunjukkan Bukti Soal DPT Tidak Sesuai
Daftar 17 Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi di Sidang MK, Ada Haris Azhar dan Said Didu

(mdk/lia)