Bebaskan Lahan Di Sulawesi Tengah, Pemerintah Gunakan UU Kebencanaan

PERISTIWA | 14 November 2019 17:40 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjelaskan pembebasan lahan relokasi rumah untuk korban yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah belum terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah masih kekurangan lahan.

"Rumah relokasi yang akan dibangun PUPR Pak Basuki dan beberapa donor lainnya itu mencapai lebih dari 11 ribu unit rumah, kemarin terkendala karena lahan yang tersedia masih bermasalah," kata Doni di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

Kemudian kata dia, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil pun meminta permasalahan lahan tersebut harus dituntaskan. Jika ada gugatan kata dia, pemerintah akan menggunakan UU Kebencanaan no 24/2007 pasal 50 untuk pembebasan lahan.

"Jika ada yang menggugat Pemerintah akan menggunakan UU Kebencanaan no 24/2007 pasal 50 yang mana isinya antara lain adalah memberikan kemudahan akses kepada pemerintah untuk memanfaatkan berbagai macam fasilitas, termasuk lahan kepada para korban bencana," kata Doni.

1 dari 1 halaman

Isi Pasal

Diketahui dalam pasal 50 ayat 1 tersebut berbunyi status keadaan darurat bencana ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan atau barang, penyelamatan, dan komando untuk memerintah sektor/lembaga.

Kemudian, pasal 50 ayat 2 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. (mdk/eko)