Belajar Tatap Muka Dinilai Baru Bisa Diterapkan 1,5 Tahun Usai Vaksinasi Guru

Belajar Tatap Muka Dinilai Baru Bisa Diterapkan 1,5 Tahun Usai Vaksinasi Guru
Belajar tatap muka. ©2021 Merdeka.com/Ikhwan
PERISTIWA | 26 Februari 2021 18:08 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo menilai pembukaan sekolah untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka masih berisiko tinggi terjadinya penularan Covid-19. Menurut dia, masih butuh waktu 1,5 tahun lagi untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka di sekolah kendati proses vaksinasi kepada guru dan tenaga kependidikan telah dilakukan.

"Kan buka sekolah itu berisiko tinggi untuk terjadi penularan. Maka saya mau tanya, kalau guru itu 5 juta orang misalnya sudah vaksinasi semua, nah sekarang pertanyaannya apakah pandemi sudah terkendali? Kan belum ya kan. Kalau kita ini mengandalkan vaksinasi dalam mengendalikan pandemi, maka (membuka sekolah) ketika sudah mencapai herd immunity," kata Windhu kepada Liputan6.com, Jumat (26/2).

Angka 1,5 tahun menurut Windhu cukup jika vaksinasi terus dilakukan untuk membentuk kekebalan kawanan atau herd immunity di masyarakat. Sehingga ketika terbentuk kekebalan ini, maka pandemi sudah dalam status terkendali.

Windhu menyarankan, protokol kesehatan di masyarakat menjadi kunci jika mau mengikuti jejak negara-negara lain yang saat ini telah lebih dulu membuka sekolah. Tanpa memahami protokol kesehatan pemberlakuan sekolah tatap muka sulit diberlakukan.

"Ya enggak bisa dong kecuali kalau mulai besok pagi kita betul-betul protokol kesehatan 100 persen dipatuhi dan karantina maupun isolasi harus dilakukan secara masif. Kalau kayak gitu kita bisa seperti Australia yang sudah bisa mengendalikan dengan cepat, mungkin Juli sudah bisa (buka sekolah) asal itu yang dilakukan, sekarang kita mau enggak melakukan itu? Wong sekarang sudah ambyar gini kok," ujar dia.

Windhu merasa pemerintah sedikit-dikit menyalahkan masyarakat atas ketidakpatuhan mereka terhadap protokol kesegatan. Padahal menurutnya pemerintah yang mempunyai peran sentral membimbing dan mendisiplinkan mereka lewat sebuah kebijakan.

Dia melihat, masyarakat pada umumnya patuh terhadap instruksi pemerintah. Namun jika pemerintah sendiri justru semangatnya melonggarkan maka pengendalian pandemi Covid-19 sulit dilakukan.

"Kita inikan gampangnya selalu menyalakan masyarakat, padahal masyarakat melakukan atau tidak melakukan itu tergantung dari kebijakan pemerintah kan. Wong pengendali itu pemerintah kok, di masa darurat itu siapa pengendalinya? Pemerintah ini kan darurat kesehatan masyarakat statusnya saat ini. Nah kalau pemerintahnya sudah melonggarkan segalanya ya masyarakat ikut longgar dong. Jadi semua itu tergantung pemerintah, masyarakat mah tinggal dipegang aja," pungkasnya.

Baca Selanjutnya: Vaksinasi Guru...

Halaman

(mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami