Belasan Kota Kabupaten di Jabar Bermasalah Dalam Pencetakan e-KTP
PERISTIWA | 15 Maret 2019 05:00 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Belasan Kabupaten Kota di Jawa Barat masih memiliki tunggakan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemerintah daerah pun diprediksi tidak akan bisa mengejar pencetakan jelang masa pencoblosan di Pilpres 2019.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Jabar per 31 Desember 2018 adalah 45.161.325 jiwa.

Dari jumlah itu, warga yang masuk kategori wajib KTP sebanyak 32.697.015 jiwa. Dari angka tersebut, sudah ada 32.226.739 warga sudah memiliki kartu, sisanya belum terpenuhi.

Lalu, perekaman data KTP elektronik mencapai 33.242.974 jiwa atau 98,19 persen, yang belum melakukan perekaman 407.431 jiwa. Proyeksi pada 17 April 2019 dengan penambahan pemilih pemula yang sudah tercatat dalam perekaman, adalah 33.354.947 jiwa. Angka inilah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres dan Pileg 2019 sebelum ditambah DPT tambahan.

Hal itu tidak terlepas adanya tunggakan pencetakan kartu tanda penduduk oleh daerah. Dari 27 Kabupaten Kota yang ada, hanya 14 daerah yang mampu menyelesaikan tunggakan pencetakan KTP elektronik.

Daerah tersebut adalah Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman menyatakan, daerah-daerah itu tinggal mencetak KTP elektronik dari penambahan jumlah wajib KTP.

Sedangkan 13 daerah yang masih memiliki tunggakan pencetakan KTP elektronik adalah Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

"Kabupaten Bogor, Karawang, Bekasi, dan Indramayu adalah daerah dengan jumlah tunggakan pencetakan KTP elektronik terbanyak, di atas 40 ribu KTP," ujarnya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (14/3).

Genjot Percetakan Dengan Pihak Ketiga

Untuk menggenjot pencetakan e-KTP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk melibatkan Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dalam pencetakan kartu. Hal itu dilakukan karena mesin yang ada di daerah-daerah tidak akan bisa mengejar pencetakan jika mengejar masa pencoblosan Pemilu 2019 yang tinggal satu bulan lagi.

Fokus dari PNRI lebih difokuskan pada 13 daerah yang memiliki tunggakan pencetakan.

"(Alasan melibatkan PNRI) Banyak yang antre akibat terbatas mesinnya (pencetakan e-KTP di daerah)," kata Heri.

Adapun alasan pemilihan PRNI karena lebih murah dari biaya pembuatan KTP elektronik oleh Disdukcapil. Jika pembuatan satu KTP elektronik di Disdukcapil membutuhkan biaya Rp 9.000, pencetakan di PRNI hanya Rp 4.200 per KTP elektronik.

Dia menargetkan masalah ini bisa tuntas sebelum masa pencoblosan Pemilu. "Karena tidak memungkinkan selesai sebelum 17 April 2019 jika pakai alat sendiri," katanya.

Baca juga:
Kemendagri Pesimis Perekaman e-KTP Warga Bisa Rampung Sebelum Pemilu
Beda Data Bawaslu dan KPU Soal WNA di Jateng Masuk DPT Pemilu
48 WNA di Tangsel Punya e-KTP, 220 Lainnya Kantongi Suket Sejak 2016
Bawaslu Temukan 158 WNA Terdaftar di DPT Pemilu 2019
Berikut 101 WNA Asing Masuk DPT Dicoret KPU, Paling Banyak dari Jepang
KPU Hapus Nama 101 WNA dari DPT Pemilu 2019

(mdk/dan)