Bendera LGBT Berkibar di Kedubes Inggris, Pemerintah Diminta Bertindak Responsif

Bendera LGBT Berkibar di Kedubes Inggris, Pemerintah Diminta Bertindak Responsif
Kedubes Inggris kibarkan bendera LGBT. ©Instagram/ukinindonesia
NEWS | 21 Mei 2022 22:23 Reporter : Nur Fauziah

Merdeka.com - Bendera LGBT berkibar di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta. mengibarkan bendera LGBT dalam rangka melawan homofobia. Pengibaran bendera LGBT bertepatan pada Hari Anti-Homofobia di dunia yang diperingati setiap tanggal 17 Mei.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri perlu memanggil Duta Besar Inggris. Hal ini bertujuan untuk meredam kegaduhan akibat pengibaran bendera tersebut.

"Tidak cukup Kedubes Inggris sekedar menurunkan bendera LGBT, mengingat telah dimunculkan oleh media dan mengundang berbagai komentar negatif atas pengibaran bendera tersebut," kata Hikmahanto, Sabtu (21/5).

Ditegaskan, pemanggilan oleh Kemlu perlu dilakukan dalam waktu yang sangat segera meski dalam suasana libur mengingat kegaduhan telah dimulai. Pemanggilan ini sebagai jawaban kepada publik Indonesia bahwa pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap Kedubes asing, yang tidak menghormati nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Bila telah dipanggil, Kemlu perlu menyampaikan kepada publik melalui media massa. Dengan demikian kegaduhan tidak akan berlanjut.

"Sewajarnya pemerintah bertindak responsif atas tidak sensitifnya Kedubes Inggris mengibarkan bendera LGBT di Kedutaannya, dan memperingatkan agar menghormati norma sosial yang berlaku di Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, pengibaran bendera di Kedubes Inggris tersebut dipersepsi oleh sebagian besar publik Indonesia sebagai suatu tindakan provokatif.

"Kedubes Inggris sudah sewajarnya menghormati nilai-nilai moral yang berlaku di Indonesia, dan tidak secara terbuka mempromosikan LGBT dalam bentuk pengibaran bendera LGBT. Terlebih lagi alasan yang digunakan oleh Kedubes Inggris yang bermaksud ingin mendengar suara yang beragam terkait isu LGBT, termasuk ingin memahami konteks lokal adalah suatu hal yang absurd," jelasnya.

Ditegaskan, sikap Kedubes Inggris tidak sesuai dengan fungsi Pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Terlebih lagi dengan pengibaran bendera LGBT Kedubes Inggris tidak sensitif dan berempati pada pemerintah Indonesia, karena publik Indonesia akan menimpakan kemarahannya kepada pemerintahnya atas tindakan pengibaran bendera.

"Sebagai tamu tidak seharusnya Kedubes Inggris menambah beban yang harus dipikul oleh pemerintah Indonesia," ucapnya.

Hikmahanto menuturkan, berdasarkan Kovensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1969, apa yang terjadi di area Kedubes suatu negara tidak dapat dipermasalahkan atau diganggu gugat (inviolable) oleh negara penerima, karena adanya kekebalan (immunity). Hanya saja, menurutnya, Kedubes suatu negara harus menghormati nilai-nilai moral yang berlaku di negara penerima sehingga tidak memunculkan masalah.

"Di Indonesia isu LGBT belum bisa diterima secara terbuka dan secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama," pungkasnya. (mdk/cob)

Baca juga:
Menlu Panggil Kedubes Inggris Terkait Pengibaran Bendera LGBT
Kedubes Inggris di Jakarta Kibarkan Bendera LGBT pada Hari Anti-Homofobia
Menko Polhukam Mahfud MD: Larangan LGBT Sudah Masuk Draf RUU KUHP
Mahfud MD Bicara LGBT dan Zina dalam Hukum Indonesia
Paus Fransiskus Serukan Para Orang Tua Tetap Dukung Anaknya yang Gay
12 Anak di Tarakan Jadi Korban Pelecehan Seksual Pria Penyuka Sejenis

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami