Bergulir Wacana Koalisi Semua Partai Melawan Petahana di Pilkada Jember

Bergulir Wacana Koalisi Semua Partai Melawan Petahana di Pilkada Jember
PERISTIWA | 1 Agustus 2020 17:33 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Peta politik di Jember, Jawa Timur jelang Pilkada 9 Desember 2020 mulai terlihat. Seluruh partai pemilik kursi di DPRD Jember dikabarkan sepakat untuk menjalin koalisi untuk melawan petahana yang maju melalui jalur independen. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan pimpinan partai di Jember beberapa jam sebelum konferensi pers bersama pada Rabu (29/07) lalu.

11 pimpinan parpol pemilik kursi di DPRD Jember itu hanya menyampaikan bantahan atas pernyataan bupati Faida sebelumnya. Yakni pernyataan Faida bahwa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sengaja digulirkan parpol untuk menjegal langkahnya maju di Pilkada dari jalur independen. Adapun kesepakatan untuk mengusung calon bersama itu masih dirahasiakan dari awak media.

Beberapa hari setelahnya, surat bersama 11 parpol tersebut 'bocor'. Terdapat dua poin di dalam surat bersama tersebut. Pertama, meminta ke DPP partai di Jakarta untuk ikut mengawal proses hukum di Mahkamah Agung (MA) atas keputusan DPRD Jember mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memberhentikan bupati Jember, dr Faida. Sebab, keputusan itu disetujui secara bulat oleh seluruh anggota DPRD Jember sebagai representasi seluruh masyarakat Jember.

Poin kedua, 11 pimpinan partai di Jember memohon kepada seluruh DPP Partai Politik di Jakarta untuk berkoordinasi untuk mengusung satu pasangan calon yang dianggap kuat. Sehingga diharapkan pertarungan melawan petahana di Pilkada menjadi cukup head to head. Surat yang ditujukan ke 11 DPP parpol di Jakarta itu juga ditandatangani oleh ketua 11 partai di Jember yang memiliki kursi di DPRD Jember.

Ketua DPD PKS Jember, Ahmad Rusdan, membenarkan surat tersebut. "Sebenarnya itu untuk konsumsi internal partai saja. Makanya dicopy dalam bentuk surat asli sebanyak 11 lembar untuk dikirimkan ke masing-masing DPP dengan tanda tangan asli," ujar Rusdan saat dikonfirmasi pada Sabtu (01/08).

Rusdan mengaku tidak tahu, siapa yang membocorkan surat kesepakatan bersama itu. “Ya sebenarnya bermasalah sih, tapi ya sudah terlanjur (menyebar), ya sudah tidak apa-apa. Tetapi intinya, kita 11 partai di Jember sepakat untuk bersatu, karena mengingat carut-marut kondisi di Jember selama hampir lima tahun terakhir. Solusinya ya harus ganti bupati,” ujar dia.

Meski begitu, kepastian mengenai pasangan calon yang akan diusung oleh 11 partai dalam Pilkada Jember akan diserahkan kepada keputusan dari DPP di Jakarta. “Kalau bahasa saya itu, kita berharap memilih calon yang potensinya bagus. Kalau kaidah di pesantren, kita kan memilih orang yang potensinya baik dan meninggalkan orang yang sudah pasti tidak baik,” pungkas Rusdan.

1 dari 1 halaman

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPC PKB Jember, Ayub Junaidi juga membenarkan wacana koalisi besar untuk menghadapi petahana. "Kita 11 pimpinan partai di Jember sudah hampir setahun terakhir ini intens berkomunikasi, setiap satu atau dua minggu sekali kita diskusi. Hubungan itu semakin intens setelah berjalannya proses Hak Menyatakan Pendapat, sejak dari bergulirnya Hak Interpelasi," ujar Ayub.

Ayub membantah, koalisi itu karena 11 partai di Jember tidak percaya diri untuk menghadapi petahana yang maju menggunakan mesin politik non partai. "Tidak susah kok mengalahkan petahana," tutur mantan Wakil Ketua DPRD Jember 2014–2019 ini.

Seperti halnya Rusdan, Ayub menilai kesepakatan untuk menggagas koalisi besar itu didasari atas kinerja bupati selama empat tahun terakhir yang dianggap mengecewakan. "Jember itu anggaran penanganan Covid-19 nya adalah yang terbesar di Indonesia. Tetapi angka kesembuhannya kurang dari 50 persen, salah satu yang terendah di Jawa Timur," pungkas pria yang juga Ketua GP Ansor Jember ini.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, 50 kursi di DPRD Jember terdistribusi ke 11 partai. Masing-masing adalah PKB (8 kursi); Nasdem (8 kursi); PDIP (7 kursi); Gerindra (7 kursi); PKS (6 kursi); PPP (5 kursi); Golkar (2 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (2 kursi); Perindo (2 kursi) dan Partai Berkarya (1 kursi).

Adapun syarat untuk pasangan calon maju di Pilkada Jember dari jalur partai antara lain harus mengantongi dukungan dari gabungan partai yang memiliki minimal 10 kursi. (mdk/ray)

Baca juga:
Menaruh Harapan kepada Kepala Daerah Baru Tekan Penyebaran Covid-19
Mendagri: Pilihlah Pemimpin yang Mampu Tangani Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya
Sumbang 6 Sapi, Calon Bupati Minahasa Utara Didoakan Imam Masjid
Bansos Covid-19 Boleh Berjalan Saat Pilkada, Asal Tak Ada Logo Paslon
Mendagri Tito Usul Tema Debat Pilkada Bahas Covid-19

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami