Berkas Perkara Rampung, Bupati Nonaktif Banjarnegara Segera Disidang

Berkas Perkara Rampung, Bupati Nonaktif Banjarnegara Segera Disidang
ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com
NEWS | 18 Januari 2022 11:51 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Setelah pelimpahan berkas, Budhi segera diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Selain berkas Budhi, jaksa juga melimpahkan berkas pihak swasta Kedy Affandi ke Pengadilan Tipikor Semarang.

"Hari ini tim jaksa telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa Budhi Sarwono dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Semarang," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (18/1).

Dengan pelimpahan tersebut, maka penahanan Budhi Sarwono menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Semarang. Namun untuk sementara waktu Budhi masih akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Budhi ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Sementara Kedy Afandi ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

"Tim jaksa masih akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan," kata Ali.

KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan pihak swasta Kedy Afandi (KA) yang merupakan orang kepercayaan Bupati Budhi. Keduanya dijerat dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek infrastruktur di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara dan gratifikasi.

Kasus ini bermula saat Budhi dilantik menjadi Bupati Banjarnegara pada 2017. Saat itu Budhi memerintahkan Kedy yang merupakan tim suksesnya untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Pada pertemuan tersebut, sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Secara langsung Budhi menyampaikan akan menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Budhi juga berperan aktif ikut memantau langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BM).

Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Diduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 Miliar.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com (mdk/lia)

Baca juga:
Istri Bupati Nonaktif Banjarnegara Menolak Jadi Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi
Kasus Suap dan Gratifikasi Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD
Dua Bupati Nonaktif Kembali Jalani Pemeriksaan KPK
KPK Ingatkan Anggota DPRD Kooperatif Terkait Kasus Bupati Banjarnegara
Penyidik KPK Telusuri Cara Pengusaha Melobi Bupati Banjarnegara Demi Proyek
Periksa Ajudan hingga Sekcam, KPK Usut Pembagian Fee Pengusaha ke Bupati Banjarnegara

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami