Bertemu Jaksa Agung, Menko Polhukam Pastikan TP4 Dibubarkan

PERISTIWA | 20 November 2019 17:34 Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyambangi Kantor Kejaksaan Agung. Kedatangannya itu langsung disambut oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin dan seluruh Jaksa Agung Muda.

"Untuk koordinasi dan memastikan garis-garis kebijakan yang disampaikan oleh presiden kepada kami berdua dan kepada seluruh anggota kabinet. Kalau kami berdua nih dalam penegakkan hukum," kata Mahfud di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

Dalam kunjungan pertama Mahfud MD ke Kantor Kejaksaan Agung, ia mengaku ada kesiapan Kejaksaan Agung untuk maju bersama visi Presiden. Nantinya, Mahfud akan berkunjung ke kantor kementerian lainnya.

Selain itu, Mahfud mengungkapkan, dalam perbincangan dengan pihak Kejaksaan Agung. Ada kesepakatan untuk membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Pemerintahan (TP4).

"Kalau satu hal yang agak substansi tadi ada kesepakatan bahwa TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan. TP4 itu artinya Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Pemerintahan. Dulu memang dimaksudkan mendampingi para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih," ungkapnya.

Menurutnya, adanya keluhan terkait pembentukan TP4 tersebut. Karena, TP4 itu pernah dijadikan oleh oknum-oknum tertentu dalam mengambil keuntungan.

"Ketika seorang kepala daerah itu ingin membuat program pembangunan, lalu minta semacam persetujuan, sehingga seakan-akan sudah bersih. Tapi ternyata tidak bersih. Ada juga Pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran lalu seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4," jelasnya.

Ia menegaskan, TP4 akan segera dibubarkan. Karena, TP4 ini telah dirusak oleh oknum bupati maupun jaksa dalam mencari keuntungan.

"Nah hasil-hasil yang bagus ini dirusak oleh yang sedikit, dilakukan oknum bupati maupun jaksa ini sehingga daripada mudhorot, TP4 ini akan segera dibubarkan," tegasnya.

"Dan itu tidak menyalahi hukum apa-apa karena dulu memang dasarnya Presiden minta agar Kejaksaan memberikan pendampingan. Tapi pendampingan itu kan tidak harus struktural dalam bentuk TP4 dsb, bisa berdasarkan kasus konflik," tutupnya.

Dalam sela-sela kunjungan ke Kejaksaan Agung, ia menyempatkan diri untuk menyambangi kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus). Saat itu, ditemani oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda lainnya.

Baca juga:
Ombudsman Sebut Kejaksaan dan Polri Bisa Contoh KPK dalam Pengendalian Gratifikasi
Bela Jemaah, Jaksa Agung Harus Ajukan PK agar Aset First Travel Tak Diambil Negara
Kementerian BUMN Bawa Kasus Jiwasraya ke Kejaksaan Agung
Lantik Eselon I & II, Jaksa Agung Berpesan Selalu Bekerja Optimal
Kejagung Upayakan Jalur Hukum Kembalikan Aset First Travel ke Jemaah
Kemenkeu Tunggu Putusan Pengadilan Soal Aset First Travel Jadi Milik Negara
Jaksa Agung Tegaskan Aset First Travel Seharusnya Dikembalikan ke Korban

(mdk/gil)