Bertemu Mahasiswa, Gubernur Banten Jelaskan Masalah Pendidikan dan Kesehatan

PERISTIWA | 1 Oktober 2019 18:30 Reporter : Haris Kurniawan

Merdeka.com - Gubernur Banten Wahidin Halim menemui mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar demonstrasi di depan gedung pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawi Albantani, Curug, Kota Serang.

Di depan mahasiswa, Wahidin menyampaikan, dirinya bersama Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy telah melaukan berbagai program untuk memajukan wilayahnya. Meski begitu, Pemprov Banten tidak menutup adanya kritikan dan saran yang disampaikan masyarakat, termasuk mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, Wahidin juga menjawab pertanyaan mahasiswa yang menyebut bahwa beberapa program tidak berjalan, seperti pendidikan dan kesehatan gratis.

Terkait pendidikan gratis, kata dia, Pemprov Banten telah menggelontorkan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp 400 miliar. Untuk siswa SMA, total BOS yang diterima setiap siswa sebesar Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima siswa Rp 5,4 juta.

Dirinya melanjutkan, tahun 2019, di bidang pendidikan Pemprov Banten juga telah mengalokasikan anggaran Rp 1.13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.

Untuk infrastruktur pendidikan, lanjut Wahidin, tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas.

Sementara itu, untuk masalah kesehatan, Wahidin menegaskan, pemerintah bakal selalu hadir.

"Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Di mana pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana mampu bersaing kalau masyarakatnya tidak sehat," tegasnya.

Pemprov Banten telah melakukan pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp 125,10 miliar. Yakni, berupa pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I dan pembangunan Rumah Sakit Malingping.

Hingga triwulan III 2019, cakupan UHC (Universal Health Coverage) mencapai 94,48 persen. Total peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Provinsi Banten telah mencapai 10.130.772 jiwa. Sebanyak 706.169 jiwa, premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai melalui APBD Provinsi Banten.

(mdk/hrs)