Besok, Eks Wali Kota Surabaya Bambang DH Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Aset Pemkot

PERISTIWA | 25 Juni 2019 01:31 Reporter : Erwin Yohanes

Merdeka.com - Mantan Wali Kota Surabaya era 2002-2010 Bambang DH akan diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi terkait dugaan kasus korupsi aset pemkot pada Selasa (25/6). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung mengatakan pemeriksaan terhadap politikus PDIP tersebut semula dijadwalkan hari Senin (24/6) ini.

"Jadwal pemeriksaannya hari ini. Tapi yang bersangkutan minta dijadwalkan ulang, karena masih ada kepentingan yang harus diselesaikan," kata Richard saat dikonfirmasi.

Dia menambahkan, jadwal pemeriksaan terhadap Bambang DH pun dijadwalkan ulang pada Selasa besok. Dan jadwal tersebut disetujui oleh yang bersangkutan. "Sudah diundur Selasa besok," tambahnya.

Selain nama Bambang DH, ada satu orang lagi yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini. Orang tersebut diketahui bernama Maryono. Dia merupakan mantan ajudan dari Wali Kota Bambang DH. "Iya, yang bersangkutan sudah diperiksa," tambahnya.

Sebelumnya, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah membentuk Pansus dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu Pansus Hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkannya.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot.

Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding. Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya saat itu, Sunarto.

Padahal, saat itu ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Akhirnya tahun 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu diduga mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.

Hingga tahun 2007, YKP masih setor ke Kas Daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Baca juga:
KPK Usul Napi Korupsi Dipindahkan ke Nusakambangan, Ini Tanggapan Yasonna
Aksi Aktivis Tuntut Walikota Sungai Penuh Diperiksa KPK
Kasus e-KTP, KPK Periksa Melchias Marcus Mekeng
KPK periksa Politisi Golkar Chairuman Harahap Terkait Kasus e-KTP
Kasus Bupati Sunjaya, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Karawang dan Cirebon

(mdk/ray)

TOPIK TERKAIT