Follow
BNN, BNPT, LPSK Hingga Komnas HAM Ajukan Penambahan Anggaran Kerja Tahun 2020
Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK, LPSK, Komnas HAM, BNN, dan BNPT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9). Rapat itu membahas anggaran kerja untuk tahun 2020.
Dalam RDP, setidaknya adanya empat lembaga yang meminta tambahan anggaran. Diantaranya Komnas HAM, BNN, BNPT, dan LPSK.
Komnas HAM mengajukan total penambahan anggaran sebesar Rp371.186.431.000. Anggaran diantaranya untuk peningkatan fungsi Komnas HAM di mancanegara Rp1.370.034.000, renovasi gedung Komnas HAM Rp361.462.820.000, festival HAM 2020 Rp5.853.577.000, rekomendasi usulan konsep penanganan dan atau penyelesaian konflik agraria Rp2.500.000.000.
"Total tambahan anggaran Rp371.186.431.000," kata Ketua Komnas HAM Taufan Damanik.
BNN mengajukan anggaran sebesar Rp409.361.730.000. Pagu anggaran 2020 Rp1.630.750.020.000.
"BNN mengajukan kembali tambahan anggaran Rp409.361.730.000 untuk dapat disetujui di pagu anggaran 2020," ujar Kepala BNN Heru Winarko.
Kemudian LPSK mengusulkan tambahan anggaran Rp101.545.000.000. Ketua LPSK Hasto Atmojo berharap anggaran lembaganya bisa ditambah.
"Kami maksudkan agar anggaran yang semula kami ajukan sebesar Rp156.103.755.000 kembali terpenuhi," ungkapnya.
Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan lembaganya mengajukan juga memerlukan penambahan anggaran. Pasalnya Pagu indikatif BNPT saat ini anggaran 2020 Rp56.700.000.000. Kebutuhan total BNPT Rp257.653.660.100 sehingga anggaran BNPT kurang Rp200.953.660.100.
"Untuk mendukung operasional unit-unit kerja baru tersebut dibutuhkan anggaran memadai," ucap Suhardi.
Sedangkan KPK tidak mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2020. Pagu anggaran tahun 2020 Rp922.057.000.000.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnya
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas angkat suara terkait pembukaan rekrutmen CASN atau CPNS yang bakal dibuka 3 periode
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca Selengkapnya
Kenapa tidak memilih tanggal lain? Ini penjelasan lengkapnya.
Baca Selengkapnya
RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.
Baca Selengkapnya
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca Selengkapnya
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya