Hot Issue

Bola Panas Kasus Suap Wali Kota Tanjungbalai

Bola Panas Kasus Suap Wali Kota Tanjungbalai
Wali Kota Tanjungbalai ditahan KPK. ©Liputan6.com/Johan Tallo
PERISTIWA | 1 Juni 2021 08:30 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah

Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai lembaga antirasuah setelah terbukti melanggar etik oleh Dewan Pengawas. Keputusan itu setelah Majelis Etik Dewan Pengawas menggelar sidang etik dipimpin Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Kavling C-1, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (31/5).

Tumpak menyatakan Stepanus bersalah melanggar kode etik terkait penanganan perkara dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Robin sebelumnya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dari Syahrial, agar penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Dewas KPK menilai pelanggaran etik pertama Robin yakni berhubungan dengan pihak-pihak/orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau yang telah ditangani oleh KPK. Yang kedua menyalahgunakan kewenangan dalam rangka meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang dihubungi tersebut.

Ketiga menunjukkan identitas, yaitu kartu identitas (id card) sebagai penyidik KPK kepada mereka yang tidak punya kepentingan. Adapun hal yang memberatkan, Stepanus dinilai telah menikmati hasil perbuatannya berupa uang Rp1,6 miliar.

"Itu pelanggaran kode etiknya, semuanya oleh majelis dinyatakan terbukti sesuai dengan pedoman perilaku kode etik yang telah ditetapkan oleh Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 2 huruf a, b, dan c," kata Tumpak dalam persidangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK Jakarta, Senin (31/6).

KPK juga akan mengembangkan penerimaan suap diduga diterima Robin. Penyidik berlatar belakang dari unsur kepolisian itu sebelumnya disebut menerima suap Rp 1,69 miliar untuk menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjungbalai dalam putusan sidang pelanggaran etik dilakukan Dewan Pengawas KPK.

Nominal tersebut bertambah dari yang disampaikan KPK dalam konferensi pers penetapan tersangka terhadap Robin. KPK sempat menyebut jika Robin sudah menerima Rp 1,3 miliar dari komitmen fee Rp 1,5 miliar Syahrial.

Robin meminta maaf kepada KPK dan Polri setelah dipecat karena terbukti melanggar kode etik. Dia mengaku siap bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

"Saya siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya dan saya tidak menyeret-nyeret orang lain," kata Robin usai menjalani sidang putusan pelanggaran etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK Jakarta, Senin (31/5).

Baca Selanjutnya: Periksa Azis Syamsuddin dan Lili...

Halaman

(mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami